Simbol angka Mata Monalisa

Misteri lukisan karya Leonardo Da Vinci, Mona Lisa seolah tak akan habis diperbincangkan. Diawal, para sejarawan dan peneliti menduga senyum khas Mona Lisa memiliki makna khusus. Kini, temuan terbaru mencatat adanya rahasia yang tersimpan dalam angka dan huruf kecil di dalam mata Mona Lisa.

Tim riset mengungkap adanya kemungkinan bahwa angka dan huruf kecil itu sengaja disembunyikan oleh Da Vinci. Namun peneliti belum mampu mengungkap secara pasti apa maksud Dav Vinci menyembunyikan guratan yang tak terlihat secara kasat mata. Kesimpulan awal peneliti mengarahkan huruf kecil dan angka itu pada petunjuk tersembunyi Holy Grail.

Silvano Vinceti, Presiden Komite Nasional Italia untuk Warisan Budaya berpandangan simbol yang tersembunyi memang sulit untuk diketahui secara kasat mata. Namun simbol tersebut tampak jelas terlihat bila menggunakan kaca pembesar.

"Di mata kanan Mona Lisa tampak huruf LV yang mungkin merupakan insial si empunya karya. Sementara simbol di mata sebelah kiri belum juga diketahui secara pasti," papar Vinceti seperti dilansir Dailymail, awal pekan ini. Menurut dia, sangat mungkin huruf yang tersembuyi di mata sebelah kiri merupakan huruf CE atau bisa saja B.

"Dalam lengkungan jembatan di latar belakang terlihat nomor 72 atau bisa jadi huruf L dan angka 2. Anda harus ingat gambar berusia hampir 500 tahun ini tidak setajam lagi seperti pertama kali dibuat. Dari penyelidikan pendahuluan kami simpulkan bawa simbol-simbol tersebut tidak asal taruh oleh pembuatnya," papar Vincenti.

Dia menyakini Da Vinci menempatkan penekanan khusus pada Lisa Mona. Dan, imbuhnya, semua pihak tentu tahu Mona Lisa merupakan karya terakhir Da Vinci. "Kami juga tahu bahwa Da Vinci sangat esoteris. Siapa tahu, simbol-simbol itu mungkin menjadi pesan cinta dalam lukisan, " ujarnya.

Sebagai informasi, Vinceti adalah anggota dari sebuah kelompok yang meminta izin untuk menggali makam Da Vinci di Amboise Castle, Loire Valley, Perancis. Izin itu diajukan untuk mengetahui apakah si empunya Mona Lisa berusaha untuk menggambarkan wajahnya melalui sosok Mona Lisa. Kini, lukisan Mona Lisa menjadi salah satu koleksi nomor wahid di Museum Louvre, Prancis.

Pencuri Bakar Pohon Natal

Beberapa pencuri membakar pohon Natal kota di Birmingham, Alabama, untuk mengambil kawat tembaga di lampu pohon tersebut, demikian keterangan polisi Rabu. Ketika petugas pemadam kota itu menanggapi laporan darurat melalui telefon pada pukul 04:00 waktu setempat, mereka mendapati sejenis pohon cemara Norwegia dengan tinggi 12 meter sudah 75 persen terbakar, kata Kepala Batalion Kepolisian C.W. Mardis.

Kabel di lampu pohon tersebut sudah sirna dan, setelah berusaha keras mereka menemukan cairan yang mudah terbakar di tempat itu. Pencuri tembaga biasanya membakar selubung kabel listrik dan kemudian menjual tembaganya sebagai logam rongsokan, Mardis menjelaskan.

Tapi pencurian itu merusak semangat Natal dengan lebih dari satu cara. Pihak berwenang menyatakan pohon tersebut berada di dekat tempat penampungan sementara kaum tunawisma.

"Hampir 100 kaki jauhnya di satu stasiun hangat, orang akan menemukan banyak orang yang memberi kenyamanan buat mereka yang memerlukannya dan benar-benar memperlihatkan semangat sejati mengenai musim liburan," kata Chuch Faush, jurubicara walikota William Bell.

Political Party Law Entrance Corruption

Vice Chairman of the Corruption Eradication Commission, Bibit Samad Rianto, said the changes are very vulnerable to the political party law so the entrance of corruption. He said this because of alarming mechanism donations to political parties.

According to Seed, the Law on Political Parties was too accommodating perananan money in a political activity. Rules on the maximum contribution rate of Rp 7.5 billion judged too high and could lead to political parties eager to chase the target donation.

"If that happens then woe. Of course, people contribute not only discordant for granted, but surely there is some point, "he said.

He believes if politics should be separated by money. What happened this time, assessed Seeds otherwise. Money is still the main commander of political activity. Mass gathering, a lavish campaign, as well as major publications into reference.

"All the things that potentially cause money politics. This is to be overcome. Politics should be kept as closely as possible with money fights, "said the man also retired police it.

Political party law has just completed House of Representatives at a hearing paripuirna, Thursday (16/12). In a new Political Party Law a number of new regulations to be a prerequisite for a political party. Cells; ain structural problems of this Act also set financial requirements. A political party must have a minimum account Rp 4 billion.

In addition, donations from companies and businesses to political parties is set at a fairly high maximum rate, ie USD 7.5 billion. As for individual numbers to reach USD 1 billion per year budget

Empat Mahasiswa UNM Dipecat

Janji dan kesepakatan verbal para rektor di kota ini untuk mendrop out (memecat) mahasiswa yang terbukti terlibat aksi anarkis, telah memakan korban. Kemarin, Selasa 14 Desember, empat mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi dipecat dari almamater pencetak tenaga kependidikan tersebut karena terlibat aksi anarkis.

Pengumuman pemecatan tersebut disampaikan Pembantu Rektor III UNM, Prof Dr Hamsu Gani. Sedianya, pemecatan itu akan disampaikan langsung Rektor UNM, Prof Dr Arismunandar. Hanya saja, karena rektor masih berada di luar negeri, maka didelegasikan pada PR III.

Siapa saja yang dipecat itu dan dalam aksi anarkis di mana mereka terlibat? Menurut Hamsu Gani, mereka yang dipecat itu adalah Nurul Hamzah (Fakultas Seni dan Desain; FSD), Ahmad Kurniawan (FSD), Ali Akbar (FSD), dan Andi Imran (Fakultas Ilmu Pendidikan; FIP).

Hamsu mengemukakan, Hamzah dan Ahmad bahkan sudah divonis oleh pengadilan, sedangkan Ali Akbar kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Polrestabes Makassar. Sementara Imran dianggap terbukti melakukan kegiatan anarkis di kampus FIP UNM.

"Mereka yang dipecat itu karena sudah terbukti melakukan tindakan anarkis. Bahkan sebagian dari mereka sudah divonis bersalah di pengadilan," ucap Hamsu Gani kepada FAJAR, kemarin.
Dari catatan FAJAR dan penuturan Hamsu, Nurul Hamzah dan Ahmad Kurniawan memang telah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 28 November lalu.

Keduanya dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Dodo Rizaldy, mahasiswa Fakultas Teknik (FT) UNM pertengahan Juni lalu.
"SK pemecatan keempatnya sisa ditandatangani Pak Rektor yang insya Allah malam nanti sudah tiba dari Australia," tambah Hamsu.

Pembantu rektor bidang kemahasiswaan itu menegaskan, pimpinan UNM tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang berbuat anarkis. Tidak saja dalam tawuran, tetapi juga dalam aksi unjuk rasa yang berujung perusakan.

Pemecatan empat mahasiswa UNM kali ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, almamater bekas IKIP Ujungpandang itu juga sudah memecat puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di kampus tersebut. Hamsu mengatakan, sepanjang 2010 ini, jumlah mahasiswa yang dipecat sudah mencapai 400-an orang.

"Tapi tidak semuanya dipecat karena terlibat tawuran dan tindakan anarkis lainnya. Nanti dikira UNM sarang preman. Sebagian besar dipecat justru karena kompetensi akademiknya rendah," ucap Hamsu yang disebut-sebut berpeluang menjadi salah satu komisaris di PT Semen Tonasa itu.

Respons Positif


Tindakan tegas UNM tersebut menuai apresiasi positif dari Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Masrurah Mochtar, dan Rektor Universitas 45, Prof Dr Ir Mir Alam Beddu. Baik Masrurah maupun Mir Alam sama-sama siap melakukan hal sama.

"Kita salut dengan tindakan UNM. Insyah Allah kami di UMI juga siap melakukan langkah tegas untuk menangani aksi kekerasan yang melibatkan mahasiswa kami," kata Masrurah malam tadi.
Untuk itu, sebut Masrurah, pihaknya telah membentuk tim investigasi. Hasilnya, sebut dia, sejumlah mahasiswa UMI diduga kuat terindikasi terlibat aksi anarkis.

"Apakah mereka akan dipecat juga, tentu saja kami akan telaah lebih dalam lagi. Kami akan lakukan pengkualifikasian atas tingkat pelanggaran setiap yang teridentifikasi oleh tim investigasi," kata Masrurah.

Rencananya, kata dia, pihaknya akan menggelar rapat bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Kamis, 16 Desember. Selanjutnya, Jumat 17 Desember, dilakukan rapat pengambilan keputusan melalui rapat senat UMI.

Sebelumnya, Mir Alam juga menyatakan tidak akan menolerir tindakan anarkis mahasiswa Universitas 45. "Tapi langkah awal saya selaku rektor yang baru, adalah mempertegas aturan internal kami dulu. Paling tidak, akan dirumuskan lagi secara lebih tegas dalam rapat kerja 18 Desember nanti, biar semuanya tidak ragu mengambil tindakan," ucapnya.

Bagaimana jika pihak kepolisian mengidentifikasi ada mahasiswa Universitas 45 yang terlibat aksi anarkis? "Silakan diproses! Kami tidak akan pernah menghalang-halangi, apalagi jika itu tindakan kriminal,"

Rektor UMI Siapkan Sanksi DO

Perilaku oknum mahasiswa yang beberapa bulan terakhir cenderung anarkis setiap kali menggelar demonstrasi, membuat rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se Kota Makassar merancang pemberian sanksi.

Jika oknum mahasiswa terbukti melakukan perusakan di luar kampus atau ditetapkan sebagai tersangka, pihak kampus akan mengambil langkah tegas, men-drop out (DO) mahasiswa bersangkutan.

"Ada sesuatu yang perlu dilakukan. Yang melanggar atau terbukti melakukan kesalahan dan perusakan akan diberikan sanksi. Sanksi diberikan meski kejadiannya di luar kampus," tegas Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Masrurah Mochtar, Senin, 13 Desember.

Bahkan menurut Masrurah, pihaknya sebenarnya telah membentuk tim investigasi untuk berbagai aksi brutal mahasiswa. "Sayangnya belum selesai tim tersebut bekerja, terjadi aksi bentrok susulan," katanya.

Bagi Masrurah, bentrok dan perusakan terjadi lantaran mahasiswa merasa tuntutannya tak bisa dipenuhi.
"Jadi sebenarnya ini tidak bisa dielakkan. Benturan ini tidak disengaja tapi terbentuk dengan sendirinya.

Tapi, selaku rektor, saya sejak awal sudah berusaha melakukan antisipasi. Saya sudah bilang ke PR III agar mahasiswa tidak menutup jalan sebab masyarakat bisa marah. Tapi mungkin terlalu jauh kalau saya katakan ini sudah direncanakan," ungkapnya.

Masrurah yang menjabat rektor sejak beberapa bulan lalu menegaskan bahwa dari serangkaian kasus belakangan ini, ia menganggap pentingnya diberikan pengetahuan moral dan pendidikan karakter bangsa.

"Kita berusaha agar tidak ada aksi brutal dan anarkis. Sebab kita juga malu. Misalnya di Bogor baru-baru ini, saya merasa tidak enak. UMI disanjung karena mampu melaksanakan pesantren sebulan, tapi di lain sisi demonya dicerita," katanya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas 45, Prof Dr Ir Mir Alam Beddu. Ia mengatakan, secara pribadi tidak membenarkan aksi anarkis mahasiswa.

Soal sanksi, Mir Alam mengatakan pihaknya akan memulai dengan pengetatan aturan berdemonstrasi. "Kalau sudah memperketat aturan soal menyampaikan aspirasi, pasti akan mengarah ke sana (sanksi, red). Karena kalau ada aturan yang dibuat bersama terus dilanggar, ujung-ujungnya pasti sanksi.

Kita akan memberikan sanksi karena ini juga soal nama baik kampus. Bagaimana citra kampus bisa terbentuk kalau begitu terus," tegasnya.

Soal sanksi tegas termasuk DO, UNM sejak awal sudah memberlakukannya. Di UNM, jika mahasiswa sudah berstatus tersangka, otomatis langsung di-DO. Entah itu tersangka lantaran kejadian di dalam kampus ataupun di luar.

Terkait aksi anarkis beberapa waktu terakhir ini, Rektor UNM Prof Arismunandar mengatakan belum dapat memastikan penyebabnya. Arismunandar juga menilai bahwa perlu ada dialog untuk meminimalisasi aksi mahasiswa yang berujung kekerasan di Makassar.

"Mungkin perlu kajian bersama. Salah satu solusinya yang dapat ditawarkan adalah dialog bersama antara elemen kampus, organisasi ekstra dan unsur terkait lainnya," kata Arismunandar yang mengaku sedang di luar negeri.

Rektor Unhas, Prof Dr dr Idrus A Paturusi yang sedang di Vietnam waktu dihubungi mengatakan, dirinya sejak awal sudah menegaskan bahwa untuk meredam aksi brutal mahasiswa semua harus duduk bersama. Tidak boleh ada yang emosi.

"Mahasiswa berbuat pasti ada alasan. Kalau dilakukan dengan benar, tidak akan ada bentrok. Mahasiswa harusnya elegan. Polisi juga harus bisa menahan diri," katanya.
Mahasiswa dan polisi yang terlibat bentrok, kata Idrus, juga mengingatkan kemungkinan provokator dalam beberapa kejadian di Makassar.

"Yang begini bisa disusupi. Baik menyusup ke mahasiswa ataupun ke aparat kepolisian. Makanya harus bisa menahan diri dan jangan emosi. Harus dilihat secara komprehensif jangan sampai disusupi," tegas Idrus.

Mahasiswa Makassar di mata Mahasiswa Jawa

Di Malang, suatu ketika digelar sebuah seminar terkait masalah demokrasi di negeri kita. Banyak elemen mahasiswa dari berbagai kota besar turut hadir. Seorang mahasiswa, melihat ada peserta dari Makassar, bertanya:
"Anda dari Makassar?"
"Benar" jawab mahasiswa yang ditanya itu.
"Maaf, saya mau tanya: Apa di universitas-universitas Makassar diberikan mata kuliah tentang demonstrasi?"

Yang ditanya terperangah, lalu tersenyum dan dia nyaris tidak bisa menjawab.
Tentu, kawannya hanya "iseng" melemparkan pertanyaan tersebut. Yang bertanya ini seorang mahasiswa asal Jakarta. Setelah itu, keduanya –dan beberapa mahasiswa lain terlibat akrab dalam perbincangan mengenai demokrasi.

Sebetulnya, pertanyaan mengenai mata kuliah "demonstrasi" mengandung substansi nyata. Pertanyaan itu muncul setelah beberapa tahun "masyarakat Jawa", khususnya masyarakat Jakarta, lebih khusus lagi kalangan intelektual, menyaksikan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang keras, bahkan brutal.

Di Makassar seakan-akan tiada hari tanpa aksi unjuk rasa mahasiswa. Kaum intelektual di Jakarta, termasuk para mahasiswanya, hafal betul lokasi fly-over, warna jaket mahasiswa-mahasiswa Makassar yang langganan demo, nama-nama universitasnya dan lain sebagainya yang terkait dengan demontsrasi.

Ketika mendapat kehormatan memberikan orasi mengenai kebebasan pers pada upacara pelantikan Pengurus Persatuan Wartawa Indonesia cabang Sulawesi Selatan di hotel Grand Clarion, Makasaar, pada 8 Desember yang baru lalu, saya juga menyinggung persoalan aksi-aksi unjuk rasa bernuasa keras dan brutal di Makasaar.

Saya menyatakan keheranan sekaligus tidak paham menyaksikan fenomena politik yang satu ini. Di mata elite Jakarta, khususnya para politikus dan pengamat politik, Makassar menduduki peringkat nomor 1 dilihat dari sudut kekerasan berdemonstrasi, disusul Medan dan Jakarta. Makasaar diplesetkan menjadi "Manusia ka(s) sar".

Sebelumnya, Bandung juga tercatat "kota keras". Nyaris setiap hari ada aksi kekerasan di depan Gedung Sate. Tapi, selama setahun terakhir, Bandung praktis adem-ayem. "Mungkin mereka sudah capek dan kehilangan sponsor," ucap seorang pengamat politik baru-baru ini kepada saya ketika berkunjung ke kota kembang itu.

Apa yang kau cari, wahai mahasiswa? Apakah Anda mengerti esensi demokrasi? Di mana tanggung jawab para pimpinan universitas yang –sebagian– bergelar Profesor dan Doktor dalam membina anak-anak didiknya yang dikatakan calon-calon pemimpin bangsa?

Itulah beberapa pertanyaan kritikal yang kerap dilontarkan banyak intelektual Jakarta menyikapi aksi-aksi kekerasan di Makassar. Kaum intelektual kerap lupa bahwa demonstrasi merupkan wadah ekspresi untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan rakyat kepada pemerintah. Aksi itu sah-sah saja dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi.

Namun, jika aksi-aksi dilancarkan dengan menginjak-injak hukum, apalagi merugikan kepentingan umum, Anda berhadapan dengan aparat penegak hukum. Aparat berhak untuk bertindak sekeras apa pun terhadap Anda. Dan jika aparat –khususnya Polri– bertindak represif, itu tidak bertentangan demokrasi.

Tidak! Demokrasi dan penegakan hukum tidak bisa dipisahkan, bahkan terkait erat satu sama lain. Law enforcement sesungguhnya salah satu pilar penting demokrasi. Tanpa hukum, demokrasi menjadi chaos dan liar. Rakyat juga, akhirnya, menjadi pihak yang paling dirugikan.

Menurut teori Aristoteles, democracy is doomed to become tyranny. Sejarah menunjukkan, di banyak negara sedang berkembang, demokrasi bisa berbalik menjadi sistem tirani. Too much freedom bisa membawa situasi kaos. Dan dalam situasi kaos, pihak militer kerap turun tangan, mengambil alih kekuasaan.

Ketika situasi sudah lepas kendali, ketika militer intervensi, rakyat umumnya akan mendukung, sebab rakyat lama-kelamaan juga muak dengan "pesta kebebasan yang gila-gilaan"!

Usai mengikuti acara PWI Sulawesi Selatan, saya sempat berdialog dengan sejumlah intelektual dan seniman Sulawesi Selatan. Mereka, hampir semua, memberitahukan saya bahwa aksi-aksi demo bernuasa violence yang ditayangkan di layar televisi, sebenarnya tidak mencerminkan situasi riil di Makassar.

Dan yang demo-demo itu juga bukan representasi mahasiswa Makassar. Mereka hanya segelintir mahasiswa; bahkan adakalanya yang demo bukan mahasiswa, melainkan "preman" yang menyelusup. Terhadap pemikiran ini, saya jawab: "Apakah Anda hendak menuduh bahwa tontonan di layar kaca televisi tidak lebih rekayasa orang-orang televisi?" Saya ragu.

Saya berorasi di depan lebih dari seratus wartawan pada Rabu, 8 Desember. Esok harinya, terjadi bentrok keras lagi antara mahasiswa dan petugas polisi. Rupanya, mahasiswa merasa kalah, karena ditindas oleh polisi. Esok harinya lagi, Jumat 10 Desember, mahasiswa melancarkan aksi balas dendam. Sebuah pos polisi diserang, diobrak-abrik.

Seorang Polwan menjadi korban aksi brutal. Dua sepeda motor milik polisi dirusak dan dilempar ke selokan. Masih tidak puas. Dua mobil patroli polisi diinjak-injak kapnya. Para pelaku seolah kesetanan, menjerit-jerit ketika merusak mobil patroli polisi itu.

Saya geleng-geleng kepala menyaksikan "drama" ini…… For what? Apa yang kau cari, Palupi? Apa sasaran Anda, anak muda yang beratribut mahasiswa? Teori bahwa "drama" itu tidak riil sesungguhnya, dan tidak mereprentasikan wajah mahasiswa Makassar, saya kira lemah. Yang betul adalah teori social construction of reality.

Memang tidak ada realita murni. Realita sosial selalu dikonstruksikan oleh orang yang melihatnya. Namun, namanya juga realita, ia selalu harus ditopang oleh sejumlah fakta. Faktanya, dua sepeda motor polisi dirusak, dilempar ke comberan. Faktanya, dua mobil patroli polisi diinjak, dirusak. Fakta-fakta ini, jelas, mencerminkan aksi kekerasan

Mahasiswa Anarkis, Orang Tua Menangis

Beberapa hari belakangan ini, dunia mahasiswa Makassar mengalami pergerakan yang cukup menyita perhatian publik. Mahasiswa Makassar berdemonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi. Belum puas dengan itu, mereka melakukan hal sama esoknya, memeringati Hari Hak Asasi Manusia se dunia.

Sudah jamak pula terjadi aksi demonstrasi yang mulanya aman lalu berakhir anarkis. Tindakan perusakan benda dan manusia merupakan ritual lama yang selalu dipertontonkan dengan penuh sikap "ksatria".

Terdapat rasa bangga jika mereka mampu melakukan perusakan sebanyak mungkin objek-objek yang sesungguhnya didanai masyarakat sendiri. Perusakan pos polisi, sepeda motor serta mobil patroli kepolisian, dan traffic light sudah cukup banyak.

Peristiwa ini lagi-lagi melambung tinggikan nama Makassar ke seantero "jagad" sebagai kota di mana frekuensi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa menyisakan derita secara bersama. Mahasiswa, masyarakat, dan aparat keamanan sama-sama merasakan penderitaan.

Namun semua itu, tidak membuat mahasiswa "malu" dengan predikat tersebut. Justru ada kebanggaan tampak di wajah dan mata mereka karena terekam kamera televisi yang dipancarluaskan ke seluruh Indonesia.

Dari pandangan mahasiswa, apa yang mereka lakukan adalah sebuah "pembelaan" kepentingan rakyat dan bangsa ini. Tindakan mereka selalu dikatakan berbau gerakan moral. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri secara internal adalah kelompok mahasiswa yang "bersih" dari segala tingkah laku yang tercela, sehinga berani membersihkan orang atau kelompok lain.

Kalau mereka menutup jalan, membakar ban, bahkan merusak fasilitas umum dan negara dianggap sebuah tindakan yang "suci" bagi perjuangan mahasiswa tidak boleh diberi sanksi hukum. Mahasiswa dapat melakukan apa saja di negeri ini. Mahasiswa tidak dapat dianggap bersalah walaupun melanggar norma dan aturan hukum. Mahasiswa tidak boleh dilukai apalagi ditangkap. Benarkah?

Mari kita lihat bagaimana masyarakat merespons ulah mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Makassar. Penulis mengutip suara-suara masyarakat lewas SMS Pembaca pada harian FAJAR beberapa waktu lalu. Penulisnya (+6241150538XX) dengan judul "Oknum Mahasiswa Mudah Emosi" mengatakan;

"Saya lihat di televisi ada oknum mahasiswa yang anarkis, seperti saja anak yang tidak berpendidikkan, mudah emosi, tidak layak dikatakan mahasiswa tapi kelakuannya preman."

Begitu pula satu keluhan di koran lainnya dengan penulis Rifky Al-Lail Ismulail: "Mahasiswa sekarang cenderung primitif, bukan lagi sebagai pejuang masyarakat tapi menjadi spesialis anarkis ini karena kesalahan sistem mahasiswa sekarang secara tidak sadar terlibat politik praktis dan tidak sadar bahwa dia sudah masuk sistem yang merusak tata negara, kasihan!!

Apakah tidak ada lagi mahasiswa yang kreatif dan santun akan kewibawaannya sebagai anak bangsa? Ingat jika kita ingin memperjuangkan masyarakat harus dengan cara yang baik dan santun agar nama kita sebagai mahasiswa tidak tercoreng karena peristiwa ini. Hidup Indonesia, Hidup rakyat Indonesia."

Apa yang dikemukakan kedua penulis di atas jika dibaca dengan hati jernih, sesungguhnya memberi penilaian buruk kepada kalangan mahasiswa. Tetapi apakah mahasiswa dapat merasakan kepekaan dari isi tulisan tersebut?

Tampaknya kedua penulis di atas tahu bahwa dalam dunia mahasiswa memang ada juga preman-preman berkeliaran di kampus. Tindakan mereka memang tidak cocok dengan dunia pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pendidikan di negeri ini.

Lebih tragis lagi kesalahan ini ditimpakan kepada petinggi kampus yang dianggap tidak berhasil "memanusiakan" anak-anak bangsa ini sebagai pribadi yang bermoral baik. Pernyataan ini kita kutip dari penulis SMS Pembaca bernomor +62852996512XX dengan judul: "Pak Rektor, Kenapa Anak Kami Jadi Preman".

Dalam keresahan orang tua itu tertulis: "YTH para rektor, dekan, dan para dosen yang bertugas di Makassar. Kami orang tua mahasiswa yang tinggal di kampung menyampaikan bahwa kami mengirim anak kami ke Makassar menuntut ilmu, tapi setelah kami menonton televisi, ternyata anak kami jadi preman di Makassar.

Anak kami melempari polisi. Jadi, kami mohon kepada rektor, dekan, dan dosen, tolong dididik anak kami ke jalan yang benar, diberi ilmu yang benar, jangan dididik anak kami jadi preman karena bukan itu harapan kami. Kami banting tulang di kampung cari uang untuk bayar kuliah agar anak kami jadi pintar, itu harapan kami. Jangan jadikan anak kami preman. Tolong, tolong Pak Rektor!"

Miris benar hati kita membaca ungkapan perasaan orang tua mahasiswa yang anaknya termasuk "preman" mahasiswa yang selalu anarkis jika demonstrasi. Tetapi adakah mereka yang tergolong "preman" mahasiswa yang menyadari tangisan hati sang orang tuanya di kampung yang bersusah payah menyekolahkan dirinya hingga memperoleh gelar mahasiswa menjadi sadar diri?

Pihak kampus perlu melakukan pendataan terhadap para demonstran yang selalu aktif bersuara lantang akan tujuannya menjadi mahasiswa serta latar belakang orang tuanya. Kasihan orang tua yang membanting tulang dari pagi sampai petang, bahkan hingga malam hari mencari uang untuk anak yang dibanggakannya hingga memeroleh sebutan mahasiswa.

Sang anak ini harus menyadari bahwa begitu banyak orang yang dia sisihkan hanya untuk merebut gelar sebagai mahasiswa. Mestinya kampus yang menyeleksi secara ketat calon mahasiswa dapat berlaku tegas kepada para mahasiswa yang selalu membuat "tercoreng" nama kampus tempat ia kuliah.

Kampus berusaha membangun citra agar terkenal dalam berbagai prestasi keilmuan, ternyata menjadi rusak akibat ulah "preman" mahasiswa yang berlindung atas nama kampus. Hendaknya mereka menunjukkan prestasi yang cemerlang di bidang olahraga, seni, dan keilmuan.

Bukan justru menonjolkan kemerosotan akhlak dan moral sebagai mahasiswa yang menjadi harapan calon pemimpin di masa depan. Kira-kira pemimpin seperti apa yang kita dapat rasakan dari hasil penggodokan yang tidak baik semasa mahasiswa?

Mungkin juga persoalan kemahasiswaan kita mengalami kemerosotan akibat lemahnya sistem pengawasan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelanggar aturan. Setiap perguruan tinggi tentunya memiliki aturan tata tertib yang berkaitan pembinaan dunia kemahasiswaan. Namun terkadang, aturannya baik, tetapi penerapannya yang lemah.

Sesungguhnya pembinaan kemahasiswaan yang baik harus diikuti oleh adanya pemahaman yang baik pula secara keseluruhan tentang pedoman dan tata tertib di kampus. Mahasiswa yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran misalnya berkelahi, harus diskorsing. Jika ditemukan mahasiswa yang sampai membawa senjata tajam, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan semacamnya, mesti dipecat tanpa perlu melakukan pembelaan diri.

Persoalan karakter mahasiswa perlu dibina dan ditingkatkan ke arah yang lebih bagus dan terpuji. Bagaimana kampus mau dikatakan baik, jika aturan yang ada dilanggar seenaknya tanpa sanksi jelas dan tegas. Jangan biarkan tangis orang tua menetes sia-sia akibat sang anak yang menyandang gelar mahasiswa selalu berbuat anarkis!

Mahasiswa Makassar “Sakit” Sosial

Takut Makin Dikucilkan, Rela Minta Maaf
Seringnya mahasiswa Makassar terlibat aksi-aksi anarkis, merupakan salah satu indikator jika ada yang salah dalam per-gerakan mereka. Bahkan, kepekaan mereka terhadap kondisi sosial masyarakat seakan-akan sudah mulai terkikis.

Sosiolog Prof Andi Lolo, kepada Upeks, Selasa (14/12), menilai mahasiswa sudah melakukan hal-hal yang salah dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dengan menutup jalan hingga menga-kibatkan kemacetan, mahasiswa tidak menyadari jika ada hak-hak masyarakat yang mereka abaikan.
“Mahasiswa kita seakan-akan telah kehilangan sensitifitasnya akan hal-hal seperti itu. Demonstran kita menderita sakit sosial yang harus segera diobati,” terangnya.
Prof Andi Lolo mengungkapkan, kejenuhan masyarakat akan aksi-aksi anarkis mahasiswa sudah mencapai klimaks. Sehingga, seringkali terjadi konflik horizontal antara mahasiswa dan masyarakat.
“Harusnya mahasiswa mulai mengevaluasi diri, apa yang salah dari gerakan mereka. Kan lucu, mengaku berjuang untuk rakyat tapi merugikan rakyat,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komunitas Lintas Kampus (Klik), Muhammad Nur Isra, mengakui, adanya kesalahan dalam pola gerakan yang dibangun mahasiswa saat ini. Pada umumnya, mereka turun aksi padahal belum matang dalam keilmuwan. Akibatnya, seringkali mereka terlibat konflik horizontal antara aparat dan masyarakat.
“Sudah saatnya mahasiswa membangun pola gerakan ilmiah. Tetap pada fungsinya sebagai pembawa perubahan dan mengawal kebijakan pemerintah, tapi sifatnya ilmiah dan kritikan-kritikan konstruktif,” terangnya.
Ia menilai, maraknya aksi-aksi anarkis yang dilakukan mahasiswa merupakan salah satu bentuk kegagalan kampus membangun karakter building mahasiswa. Pihak Universitas tidak mampu merubah pola pikir mahasiswa.
“Suplai materi yang diberikan tidak bagus. Pihak kampus tidak memberikan ruang-ruang komunikasi bagi para mahasiswa untuk mengembangkan diri,” kritiknya.
Hal senada dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ahmad Dahlan Unismuh Makassar, Sugianto. Menurutnya, dalam setiap aksinya, mahasiswa tidak menginginkan adanya hal-hal yang bersifat anarkis. Tetapi, ada faktor yang menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal.
“Kami pun tidak menginginkan itu. Kenapa itu bisa terjadi, karena ada pemicunya,” ujarnya.
Sementara, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Andi Busran Abbas, mengatakan, mahasiswa turun ke jalan hanya untuk menyuarakan aspirasi demi kepentingan rakyat. Namun, seiring dengan itu, pihaknya pun menyadari ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang terabaikan.
“Kami pun menyadari itu dan sesungguhnya tidak pernah ingin seperti itu. Tapi, apakah pemerintah mau mendengar tuntutan kami jika tidak turun ke jalan demonstrasi,” ujarnya.
Ia mengakui, dalam gerakan yang dibangun mahasiswa seringkali tidak fokus pada satu isu dan cenderung dilakukan saat ada momentum-momentum tertentu, misalnya dalam memperingati hari anti korupsi.
“Melalui berbagai evaluasi gerakan yang dibangun selama ini, kami menyadari adanya kelemahan-kelemahan seperti itu. Tapi, kami hanya berjuang untuk kepentingan rakyat tanpa bermaksud menyakiti hati rakyat,” pungkasnya.

Minta Maaf
Menyadari jika aksi-aksi demonstrasi anarkis menyengsarakan rakyat, puluhan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, minta maaf kepada publik, Selasa (14/12).
Permintaan maaf mereka diungkapkan melalui aksi damai di depan kampus. Aksi ditandai pembagian selebaran kertas berisi permohonan maaf terkait demonstrasi yang berakhir bentrok dengan polisi dan masyarakat serta macet beberapa hari lalu.
Selain itu, mereka juga membagikan bunga kepada pengendara yang melintas di Jl Urip Sumoharjo.
Para mahasiswa juga membawa sapu ijuk untuk membersihkan puing-puing posko Polantas perempatan Jl AP Pettarani- Urip Sumiharjo.
Lokasi itu dirusak massa saat demo memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), pada Jumat, 10 Desember lalu.

Andre D Carson: Anggota Senat AS Pengagum Alquran

Nama Andre D Carson mungkin tidak setenar Keith Ellison, anggota Muslim pertama dalam Kongres Amerika Serikat (AS). Namun demikian, kiprah Andre D Carson dalam dunia politik negeri Paman Sam itu sudah tidak diragukan lagi. Seperti halnya Ellison, Carson kini tercatat sebagai salah satu anggota senat (DPR) AS. Hebatnya lagi, ia adalah seorang Muslim.

November tahun ini menjadi awal periode kedua bagi Carson menduduki kursi anggota legislatif AS menyusul kemenangan yang diraihnya dalam pemilu sela yang digelar 2 November tahun 2009 lalu. Dalam pemilu sela tersebut, Carson yang merupakan wakil dari negara bagian Indiana, unggul 58,9 persen suara atas penantangnya, Marvin Scott yang hanya memperoleh 37,8 persen.

Perjuangan Carson untuk bisa meraup 58,9 persen suara tersebut tidaklah mudah. Selama masa kampanye, Carson kerap diserang dari sisi keislamannya oleh sang rival. Scott kerap menjadikan kemusliman Carson sebagai target serangannya.

Dalam situs pribadinya, Scott menulis pernyataan anti-Islam yang menyatakan bahwa elemen radikal Islam sedang mendanai dan membangun masjid-masjid di seluruh Amerika. Bahkan, Scott yang mengklaim dirinya sebagai orang yang menghormati kebebasan beragama mengatakan, "Saya membela hak Carson untuk menjadi seorang Muslim... Tapi mereka (Muslim), tidak berhak mengganti hukum AS dengan hukum Islam, hukum para ekstrimis."

Namun, pernyataan keras Scott itu tak ditanggapi serius oleh Carson. Ia menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan bentuk kekesalan Scott karena tak mampu memenangkan pemilu sehingga melakukan black campaign terhadap dirinya.

Menjadi Muslim
Ketertarikan Carson terhadap Islam sudah berlangsung sejak usia remaja. Tapi, ia mulai membaca buku-buku mengenai Islam dan masuk Islam sekitar 12 tahun lalu. Satu hal yang paling memengaruhinya adalah karya-karya penyair sufi Rumi dan buku autobiografi tokoh Muslim Afro-Amerika, Malcolm X.

Ketertarikannya terhadap Islam diakuinya karena nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang yang diajarkan dalam Alquran. "Buat saya, daya pikat Islam adalah pada aspeknya yang universal. Semua agama mengajarkan universal. Tapi, dalam Islam, saya melihatnya secara teratur di masjid-masjid di mana orang dari berbagai ras ikut shalat bersama," tambahnya.

Carson kerap terlihat menunaikan shalat di Masjid Nur-Allah, sebuah masjid Suni yang banyak dikunjungi orang Amerika keturunan Afrika. Sebagai politikus Muslim di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, Carson kerap menghadapi berbagai kritikan yang menghubungkannya dengan pemimpin Nation of Islam, Louis Farrakhan.

Sekalipun menyangkal bahwa kelompok Islam itu ada hubungannya dengannya, namun ia mendukung beberapa aktivitas yang dilakukan kelompok itu, seperti memerangi penggunaan narkotika.

Kendati sikapnya ini ditentang, Carson tetap memiliki banyak pendukung. Sejak memutuskan untuk terjun ke kancah politik, ayah dari seorang putri bernama Salimah ini tidak menganggap agama yang dianutnya bakal menghambat kariernya. Sekalipun saat ini umat Islam masih berjuang keras untuk meningkatkan citra mereka di Amerika.

Politisi yang bersuamikan Mariama Shaheed, seorang pendidik di Pike Township School ini menegaskan, sekalipun ia menghormati Islam, agama yang dianutnya tidak akan pernah memengaruhi keputusan yang diambilnya. Karena ia beranggapan keputusan tersebut harus diambil berdasarkan kebutuhan para pemilihnya.

"Bagi saya agama memberi informasi untuk saya. Anda perlu menghormati orang-orang tanpa melihat ras, agama, atau jenis kelamin," tandasnya.

Opium "Subur" di Asia Tenggara

Penanaman tumbuhan opium di Asia Tenggara telah melonjak 22 persen pada 2010, sehingga memperburuk kawasan itu dengan peningkatan produksi opium dalam beberapa tahun terakhir, kata badan PBB pada Senin. Luas tanah yang digunakan untuk perkebunan opium meningkat di tiga wilayah produsen utama, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand. Di Laos saja dilaporkan melonjak 58 persen, menurut laporan tahunan Kantor Urusan Narkoba dan Kriminalitas PBB.

Hal tersebut menandakan peningkatan budidaya opium selama empat tahun berturut-turut, tetapi jumlah tersebut masih di bawah dibandingkan puncaknya pada 1990-an, demikian laporan tersebut.

"Sebagai tambahan, dan meski fakta bahwa pemerintah dari negara-negara tersebut telah meningkatkan upaya pemberantasan, kami memperkirakan potensi produksi opium pada 2010 telah meningkat sekitar 75 persen dibanding 2009," kata direktur badan tersebut, Yuri Fedotov.

"Ini terjadi akibat dari dua faktor yang berkaitan: wilayah cocok tanam yang lebih luas dan hasil yang lebih tinggi," katanya.
Nilai dari produksi opium kawasan meningkat dari 119 juta dolar AS menjadi 219 juta dolar AS, karena harga meningkat, menurut laporan tersebut.

"Kemiskinan dan ketidak-stabilan merupakan alasan yang mendorong petani untuk menumbuhkan -- atau kembali menumbuhkan -- tanaman terlarang itu," kata Fedetov.

Menyengsarakan Anggota DPR

SUATU hari di negara antah berantah, muncul suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara lain.

Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.

Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.

Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.

15.000 Bendera Kraton Ngayogyakarta Dikibarkan

Sekitar 15.000 bendera Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dikibarkan di sepanjang ruas jalan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sebagai bentuk dukungan masyarakat setempat atas penetapan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Bendera tersebut sebagai bukti dukungan masyarakat untuk penetapan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan penetapan Raja Ngayogyakarta dan Patihnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," kata Ketua Paguyuban Lurah Gunung Kidul, Suparno, di Wonosari, Selasa (7/12).

Bendera tersebut berlatar kain warna putih dengan lambang kraton `Hanggobo berwarna kuning yang pada bagian bawahnya tertera tulisan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ukuran sekitar 70 centimeter kali 40 centimeter yang dipasang diujung bambu runcing sebagai tiang pengibarnya.

"Bendera-bendera tersebut berasal dari swadaya masyarakat dan sudah mulai didistribusikan untuk dipasang sejak Senin (6/12), dan hingga saat ini sekitar 15.000 bendera sudah dipasang masyarakat, jumlah itu kemungkinan masih akan bertambah," katanya.

Suparno mengatakan, jika pemerintah pusat tetap ingin mengubah keistimewaan DIY yang salah satunya dengan tidak menetapkan Sri Sultan Hamengkuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, dirinya bersama dengan elemen masyarakat lain siap melakukan penetapan sendiri.

"Kami siap melakukan penetapan sendiri terhadap Sri Sultan Hamengkuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY apabila hal tersebut tidak disetujui pemerintah pusat," katanya.

Bendera-bendera tersebut terlihat meriah terpasang di setiap halaman rumah warga dan sepanjang ruas jalan Semin-Wonosari dan jalan Playen-Wonosari serta di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul.

Sementara itu salah satu warga Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Bambang Waluyo mengatakan mendapatkan bendera Kraton dari kepala dusun sebagai bentuk dukungan untuk penetapan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami mendukung keistimewaan Provinsi DIY dengan penetapan Sri Sultan Hamengkuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," katanya.

Muslim menyelamatkan Yahudi

"Siapa yang pernah mendengar kisah tentang Muslim menyelamatkan Yahudi?" tanya fotografer Norman Gershman, suatu ketika. Ia membongkar banyak literatur, dan hasilnya nihil. Ia mencoba mengoreknya dari Yahudi tua yang tersisa. Ketemulah kisah heroik itu: komunitas Muslim Albania melindungi 2.000 "tamu" Yahudi mereka, bahkan dengan ancaman nyawa mereka sendiri bakal melayang.

Setelah mendengar cerita itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Albania, bertemu keluarga yang masih hidup, yang sempat menggadaikan jiwa mereka untuk melindungi orang Yahudi. "Saya ingin pergi ke Albania pertama kali menemukan sendiri siapa orang-orang ini."

Selama enam tahun terakhir, Gershman, seorang fotografer karya seni rupa yang biasanya ditampilkan dalam museum, melakukan perjalanan ke seluruh Albania dan Kosovo. Dia memotret sebagian besar subyek di rumah-rumah warga hingga ke pedesaan, juga benda-benda yang signifikan terhadap orang yang mereka terlindung.

Kini foto-fotonya dipamerkan di sebuah sinagog di St Louis, Missouri. Ini adalah pameran fotografi terlengkap, menampilkan potret Muslim Albania yang kini memasuki usia senja, mereka yang membantu menyelamatkan hampir 2.000 orang Yahudi yang melarikan diri ke Albania selama Perang Dunia II.

Dalam satu foto, seorang pria berdiri dengan tiga buku doa Yahudi yang ditinggalkan setelah perang.

"Saya tidak akan melupakan ini - ketika kami berada di rumah orang ini dan dia melihat kami semacam seperti marah dan dia berkata 'Apa yang kau lakukan di sini'," ujar Gershman. "Kami berkata, 'Keluarga Anda menyelamatkan Yahudi' dan dia memandang kami dan berkata, 'So What? Semua Muslim Albania melakukan ini. Apa yang aku lakukan bukan sesuatu yang spesial. Kewajiban Muslim adalah menghormati tamunya'. Dan ia bersungguh-sungguh dengan ucapannya," kata Gershman.

***

Muslim Albania memiliki kata untuk hal ini: besa. Ini diterjemahkan sebagai 'kehormatan', dan merupakan ajaran budaya yang unik di Albania. "Kata besa di Albania adalah jenis perlindungan saat mereka menjamu tamu, itu aturan, dan mereka melindungi para tahunya bahkan dengan kehidupan mereka sendiri," kata Alberto Colonomos, seorang Yahudi yang lahir pada tahun 1933, dan terakhir menetap di Yugoslavia. Ia berusia 10 tahun ketika keluarganya melarikan diri ke Albania.

"Ada sekitar 7.200 orang Yahudi yang tinggal di daerah itu sebelum mereka dideportasi ke kamp-kamp konsentrasi di Treblinka, atau dibunuh. Mereka semua, tidak ada yang kembali. Tapi sekitar 50 keluarga melarikan diri seminggu atau dua minggu sebelum deportasi."

Seorang pria kaya yang bekerja di sebuah pabrik tembakau membawanya pada keluarga Colonomos. Tidak seperti banyak orang Yahudi di bagian lain Eropa yang selamat dari perang di ruang bawah tanah dan loteng, orang-orang Yahudi di Albania diberi nama Muslim dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Colonomos menjelaskan bahwa di bawah besa, Albania menempatkan tamu-tamu mereka sebelum keluarga mereka sendiri.

"Mereka benar-benar menyembunyikan kami dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa konsekuensi jika mereka ketahuan. Tetapi ketika mereka memiliki besa, mereka tidak akan mencelakai tamu-tamu mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang menakjubkan," katanya, berkaca-kaca.

Potret Gershman yang hitam dan putih telah dipajang di lebih dari 70 pameran di seluruh dunia.

***

"Kami sangat senang untuk memilikinya dan sangat bersemangat untuk melihat semua 'keindahan' itu," kata Rabi Justin Kerber, yang telah memimpin jemaat selama satu setengah tahun. Ia berharap pameran akan membantu memulai dialog antaragama dalam masyarakat dan akan menyebar ke bagian lain negara.

"Pada saat ini ada begitu banyak ketegangan di dunia dan begitu banyak perhatian dicurahkan untuk konflik Yahudi-Islam atau konflik Israel-Arab, itu benar-benar penting bagi semua orang untuk mengerti bahwa bukan persahabatan Muslim-Yahudi bukan hanya dongeng," kata Kerber.

Harapan yang sama dikemukakan oleh Mufti Minhajuddin Ahmed, imam dan direktur Religious Services of the Greater Islamic Foundation of St. Louis, yang bermitra dengan Temple Emanuel dalam diskusi kerukunan umat beragama sebelum pameran dibuka.

"Saya pikir pada saat hubungan Yahudi-Muslim sangat asam untuk banyak peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, ini adalah pameran yang sangat tepat waktu dan sangat dibutuhkan yang menyoroti bagaimana Muslim telah menyelamatkan orang-orang Yahudi dan ini adalah ajaran yang benar dari Islam," kata Ahmed. "Ini adalah kesempatan bagi orang lain untuk mengetahui bahwa agama ini tidak tidak lahir dari kekerasan. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang," ujarnya.

Pemerintah Cina Bakal Dirikan Masjid Di Seluruh Provinsi

Berita menggembirakan datang dari Cina. Pemerintah Komunis Cina berencana untuk membangun masjid di seluruh negeri. Hal ini, kata mereka, sebagai wujud nyata memenuhi tuntutan 20 juta warga Muslim.

Menurut seorang pejabat senior State Administration for Religious Affairs (SARA), sebelumnya warga Muslim Cina terkonsentrasi di daerah tertentu. Namun seiring kemajuan ekonomi dan kebutuhan mencari pekerjaan dan mata pencaharian, mereka menyebar ke seantero Cina.

Sejumlah besar Muslim bermigrasi ke kota-kota sejak tahun 1978 yang mengarah ke permintaan untuk sarana ibadah, terutama masjid. "Mereka juga membutuhkan tanah pemakaman khusus," kata Wakil Direktur Departemen Islam SARA, Ma Jin, seperti dikutip China Daily milik pemerintah.

Pada tahun 2008, sekitar tiga juta Muslim, atau lebih dari 10 persen dari total populasi Muslim negara itu, telah bermigrasi. Menurut Laporan Tahunan Religions China tahun 2009, mereka berpindah dari daerah pedesaan di provinsi tradisional Muslim di bagian barat ke kota-kota pesisir. Lebih dari 75 persen dari migran Muslim meninggalkan kampung halaman mereka dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Cina memiliki populasi sekitar 20 juta Muslim yang sebagian besar berada di dua wilayah, Xinjiang dan Gansu. Komunitas Hui Muslim yang populasinya berjumlah 10 juta orang ada di kota Linxia, Gansu, dan 10 juta lainnya yang merupakan Muslim Uighur asal Turki berada di propinsi Xinjiang.

Beberapa provinsi pesisir, khususnya tiga besar dari segi populasi Muslim migran, Guangdong, Zhejiang dan Fujian, tidak siap untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan sarana ibadah. Guangzhou, ibukota provinsi Guangdong, hanya memiliki empat masjid untuk melayani sekitar 9.800 warga Muslim permanen dan lain 25 ribu hingga 40 ribu warga Muslim pendatang.

Pembangunan masjid terakhir, dengan kapasitas sekitar 5.000 orang dan terletak di dekat makam Muslim Sages telah selesai tepat di depan lokasi Asian Games yang dibuka pada awal November di Guangzhou.

Ma mengatakan beberapa Muslim melakukan ibadah mereka di luar masjid terutama pada saat shalat Jumat, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tak hanya itu, hal ini kerap menimbulkan kesalahpahaman antara Muslim dan orang lain.

Yiwu, sebuah kota di provinsi Zhejiang terkenal dengan perdagangan komoditas kecil tiap tahun didatangi penduduk sementara 5.000 orang dari Timur Tengah. "Ini telah mengubah bangunan pabrik menjadi masjid sementara untuk kaum Muslimin," kata Ma.

Dia mengatakan bahwa pemerintah di semua tingkat telah mengalokasikan setidaknya 11 juta dolar AS untuk membangun masjid baru dan memperbaiki yang bobrok selama 10 tahun terakhir.

Naheed Nenshi (Walikota Muslim Pertama di Kanada), Apa yang Membuatnya Terpilih?

Berbicara multikultural di Kanada, maka tak akan lepas dari Naheed Nenshi, akademisi Muslim yang kini memimpin kota Calgary, salah satu kota terbesar di negeri ini. Penduduk Calgary telah memillih walikota Muslim pertama di Kanada, seorang akademisi bernama Naheed Nenshi, menurut hasil pemungutan suara Oktober lalu.

Profesor lulusan bisnis Harvard yang berusia 38 tahun itu memperoleh hampir 40 persen dukungan dari 72 ribu pemilih, mengungguli kandidat favorit veteran yang konservatif dan seorang pembaca berita lokal.

Nenshi yang mengajar di Universitas Mount Royal memulai kampanye dari sembunyi-sembunyi hingga meluas secara ekstensif melalui jejaring sosial, dimulai dengan pengumuman pencalonannya melalui pesan di laman mikro blogging Twitter.

Ia juga memperluas kampanye melalui Youtube dan Facebook, dengan menawarkan aplikasi khusus bagi pengguna iPhone yang dapat mengunduh konten media dari kedua laman internet itu.

Brosur online-nya diterjemahkan dalam sepuluh bahasa yang berbeda, yang kemudian membantunya dalam mengamankan dukungan dari para imigran yang berbasis di ibukota Kanada.

Selain itu, Nenshi melakukan pertarungan kampanye politik klasik dengan mencela anggaran belanja pemerintahan sebelumnya yang mewah dan menyoroti pendukung imigrannya.

Pengangkatannya sebagai walikota adalah yang pertama bagi Kanada yang telah lama digembar-gemborkan sebagai negara liberal toleran dengan sejarah multikultural.

Nenshi adalah Muslim pertama yang dipilih untuk memimpin sebuah kota besar di Kanada besar, atribut yang katanya bukan isu utama dalam kampanye.

Apa rahasianya untuk menang?

"Saya tidak menghindar dari apapun dalam kampanye ini," kata Nenshi. "Dan isu-isu ras dan agama tidak mencuat - kecuali, terus terang, oleh media," katanya. Menurutnya, ketika seseorang datang dengan ide orisinil yang masuk akal dan memenuhi harapan orang banyak, maka apapun agamanya, dia akan "memenangkan" perhatian.

"Saya berharap bahwa setiap anak yang bangun pagi ini dan orang tua mereka mmembaca koran atau menyalakan TV - terlepas dari latar belakang mereka, tanpa memandang etnis mereka atau pendapatan mereka atau apa yang lingkungan mereka tinggal di kota ini - Saya berharap setiap anak di kota berkata, "Wow, di Calgary aku bisa melakukan apa saja," ujarnya.

Selama kampanye, Nenshi berjanji untuk mengurangi angka kemiskinan di perkotaan, membuat lingkungan lebih menyenangkan, lebih aman, dan lebih hijau.

"Kami benar-benar berusaha tidak hanya untuk menggunakan Twitter dan Facebook sebagai semacam mekanisme siaran pers, namun kesempatan untuk terlibat dalam dialog dua arah benar-benar otentik dengan warga," kata Nenshi.

Bahkan, salah seorang pesaing ketatnya, Ric McIver, seorang anggota Dewan senior, mengatakan ia kecewa dengan hasil pemilu tapi senang Nenshi yang akhirnya menjadi walikota. "Intinya, aku tidak mendapatkan cukup suara. Itu sifat demokrasi," kata McIver. "Saya senang. Saya tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seandainya bukan dia yang menjadi walikota," tambahnya.

Nenshi mendapat 140.263 suara - 40 persen dari seluruh pemilih. McIver mengambil 32 persen, sedangkan seorang presenter televisi, Barb Higgins mendapat 26 persen.

Nenshikini menetapkan empat prioritas yang tengah ditanganiya usai dilantik Oktober lalu, yaitu: mengurusi defisit anggaran 60 juta dolar AS, membuat terowongan jalan di bawah landasan pacu bandara baru, pembangunan jaringan kereta api baru, dan mereformasi administrasi kota.

AS: Pengakuan Negara Palestina Gegabah

Pengakuan Brasil dan Argentina terhadap sebuah negara Palestina adalah (tindakan) gegabah, kata Wakil Menlu Amerika Serikat William Burns pada saat kunjungan ke Chie, Jumat.
Pemerintah Argentina Senin mengatakan, mereka telah memutuskan untuk mengakui negara Palestina berdasar pada perbatasan sebelum perang 1967, menyusul tindakan yang sama beberapa hari sebelumnya oleh tetangganya Brasil.

"Kami yakin pengakuan seperti itu adalah gegabah," tegas Burns pada wartawan di ibukota Cile, Santiago. "Hanya melalui perundingan antara pihak-pihak mereka sendiri, Palestina dan Israel, kita akan dapat mencapai penyelesaian dua-negara."

Israel pekan ini mengatakan pengakuan negara-negara Amerika Latin terhadap negara Palestina merupakan "campurtangan yang sangat merugikan" oleh negara-negara yang tak pernah jadi bagian dari proses perdamaian Timur Tengah.

Israel mempersoalkan klaim Palestina terhadap seluruh Tepi Barat dan Jerusalem, tanah yang mereka rebut dari Jordania dalam perang 1967 dan sejak itu ditempati secara luas. Pembicaraan perdamaian yang disponsori AS yang telah diusahakan selama dua dasawarsa didasarkan pada sebuah negara Palestina dengan persetujuan Israel.

Aktor Film Porno Kena Batunya: Positif HIV/AIDS

Seorang aktor yang berdasar tes terbaru yang diikutinya positif mengidap HIV/AIDS meradang. Ia menuntut perusahaan pembuat film porno untuk menutup usahanya dan menyatakan gagal melindungi para pemainnya dari virus mematikan itu.

Dalam sebuah konferensi pers emosional, Derrick Burts, 24 tahun, meminta penggunaan kondom untuk menjadi wajib dan mengikat dalam setiap pembuatan film porno. Ia mengatakan bahwa tes rutin bulanan tidak cukup untuk menjaga aktor porno aman.

Ia menyatakan kekecewaannya pada Adult Industry Medical Healthcare Foundation (AIM),sebuah klinik untuk pemain di industri porno yang berbasis di utara San Fernando Valley di Los Angeles, yang membuatnya tidak diobati selama sebulan setengah.

"Orang yang berada di belakang industri itu, harus mengubah sistem agar lebih melindungi pemain mereka,"kata Burts. Ini adalah kali pertama ia berbicara di depan publik setelah romors yang menyatakan ia positif mengidap HIV.

Berulang kali ia menghentikan bicaranya untuk sesenggukan. "Ini adalah industri miliaran dolar, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika tes seseorang positif .. perlu ada lebih banyak yang harus dilakukan," ujarnya.

Dua Supermodel Menjadi Mualaf

Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi menemui perdana Menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko, di tendanya. Di tenda yang menjadi tempat tinggalnya ini pula ia menjamu para supermodel dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI--Buku harian perjalanan supermodel asal Roma yang jatuh ke publik menguak satu rahasia: "wisata budaya" yang diatur oleh pemimpin Libya, Kolonel Muammar Gaddafi, adalah untuk membuka wawasan mereka akan Islam. Model yang mengidentifikasikan diri sebagai Maria, 28 tahun ini, mengaku pada Observer kebenaran isi buku harian itu. Dia ada dalam romobongan wisata yang dimaksud.

Menurutnya, perjalanan mewah ke padang pasir Libya dilangsungkan pada bulan Oktober setelah dia direkrut untuk tur oleh agensi Hostessweb yang berbasis di Roma. Dalam buku harian itu disebutkan, wisata diikuti 19 supermodel dunia, masing-masing menerima uang saku 3.000 euro.

Kata Maria, hubungan Gaddafi dengan Italia memang sangat bagus. Bahkan, Gaddafi kerap dielu-elukan sebagai "saudara jauh" oleh warga sebuah desa di pinggiran Roma. "Setahu saya, sudah enam perjalanan wisata model yang dihajat atas prakarsa Kolonel (Gaddafi)," ujarnya.

Ada salah satu di antara enam kunjungan itu dalam rangka "mencomblangi" seorang model dengan kemenakannya. Tapi ada juga yang bermotif agama, katanya. "Dia bertanya apakah ada di antara kami tertarik untuk menjadi Muslim. Itu dilakukan setelah di hari terakhir setelah kami tur. Kami semua saling memandang dan kemudian, luar biasa, dua gadis di antara kami bangkit, sesuatu yang saya tidak pernah berpikir mereka akan lakukan," tulis Maria. Ia menambahkan, menjadi mualaf adalah "bonus" bagi perjalanan mereka.

Selain mengunjungi tempat-tempat menarik di Libya, katanya, ada juga sesi mendengar Gaddafi berceramah. Biasanya, maretinya adalah tentang keistimewaan ajaran Islam dan budayanya.

Ia menceritakan, setibanya di Tripoli pada bulan Oktober, mereka langsung menikmati tur selama seminggu diantar langsung oleh pembantu Gaddafi. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah, rumah sakit modern, hingga akademi polisi wanita, hal yang menunjukkan Islam tak membatasi ruang gerak perempuan.

Tur kemudian pindah ke tenda pemimpin Libya itu di padang pasir. Ya, gaddafi memang tinggal di tenda, bukan di istana yang megah.

"Mereka menempatkan kami dalam mobil pemerintah menuju tenda Gaddafi," tulis Maria. "Sekitar 30 km dari Sirte ada gerakan dan lampu di tengah-tengah dan kita dihentikan oleh orang bersenjata lengkap. Setelah diperiksa, kami diizinkan masuk," ujarnya. Di sana, ada dua tenda besar -- salah satunya tempat Gaddafi tinggal -- beberapa van kemping berfungsi sebagai toilet, generator besar yang berisik, dan ratusan unta," katanya.

Setelah sejam menunggu, Gaddafi muncul. "ia pulang berburu, berpakaian sangat santai dalam setelan kulit berkerut dan dengan rambut yang kacau. Kita senyum lebar, kami bertepuk tangan dan ia duduk di sebuah kursi plastik. Setelah melihat foto-foto perjalanan mereka, Gaddafi mulai bertutur tentang Islam.

"Dia mengatakan sebagian besar Eropa akan berubah dengan masuknya Turki ke dalam Uni Eropa ... bahwa kita harus menerima keyakinan Muhammad karena Kristus meramalkan bahwa seorang nabi akan datang setelah dia mangkat," ujarnya.

Dalam momen inilah, dua supermodel itu bangkit dan menyatakan ingin menjadi Muslim. "Kami tak menduga. Sungguh kami terkejut dengan keputusan kedua teman ini," tambah Maria.

Salah satu yang kemudian menjadi Muslim dalam tur model bukan Maret 2010 -- jauh sebelum Maria -- diketahui bernama Rea Beko, 27 tahun, seorang model dari sebuah rumah mode ternama. Ia berasal dari Albania dari keluarga Kristen Ortodoks yang tinggal di Roma.

Namun, berita soal Islamisasi di antara supermodel yang dilakukan Gaddafi dibantah Alessandro Londero, salah satu penyelenggara perjalanan. "Ini semua tentang melihat kondisi sosial dan budaya Libya," katanya. "Tak usah jauh-jauh di Libya, di sini di Roma pun kami telah mengirim puluhan gadis untuk mengikuti kursus bahasa Arab di lembaga budaya Libya. Apakah ini juga bentuk Islamisasi?"

Ia mengakui memang ada model yang menjadi mualaf. Jumlahnya juga tak hanya dua, katanya, tapi antara tujuh hingga depalan orang. Karena alasan profesi, mereka memilih untuk menyempunyikan keyakinan barunya.

Politisi Denmark: Usir Muslim dengan Wanita Bertelanjang Dada

Beberapa minggu yang lalu, Peter Skaarup punya ide baru untuk mengusir Muslim dari Demark: menyambut mereka di perbatasan dengan wanita berbusana topless, alias telanjang dada. Skaarup, juru bicara kebijakan luar negeri untuk Danish People's Party, partai sayap kanan Denmark, juga ingin memasukkan gambar perempuan yang tengah berjemur dalam video yang akan diputar sebagai bagian dari tes imigrasi untuk warga negara yang potensial.

Menurut Skaarup, rekaman wanita topless akan membantu menekankan bahwa Denmark adalah negara yang terbuka, bebas, dengan masyarakat yang liberal-minded, dan Muslim mungkin harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk pindah ke sana.

Proposal Skaarup membuat kolumnis di The Daily Telegraph meradang. Ia berpendapat bahwa Skaarup adalah salah membaca sifat ekstremisme religius.

Anggota parlemen Denmark yang juga seorang Muslim, Naser Khader, mengatakan omongan Skaarup, kalaupun dimaksudkan untuk bercanda, juga tak layak. "Sepasang payudara telanjang tak ada kaitannya dengan perlindungan terhadap ekstremisme," tulis pendiri organisasi Muslim Moderat Denmark di laman Facebook-nya.

Praveen Swami di The Daily Telegraph, menyatakan Skaarup salah baca. "Skaarup telah membuat kesalahan dengan membaca melalui literatur Islam puritan, dan menyimpulkan bahwa itu merupakan panduan untuk pola pikir pengikut gerakan," tulis Swami. "Ada perbedaan antara konservatisme Islam dan radikalisme Islam, itu yang harus dia elajari." Dengan sedikit meledek, ia bahkan menyebut, sama seperti anak muda lain, ide telanjang dada justru mungkin akan "diapreasiasi" anak muda Muslim.

Kemiskinan Bukan Takdir Allah yang tak Dapat Diubah

"Allah telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi sangat kufur." (QS Ibrahim [14]: 13).

Kemiskinan senantiasa menjadi isu sentral di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara-negara lain pun, termasuk negara adidaya, tak luput dari kemiskinan. Pun begitu dengan Indonesia. Negara kita setelah kemerdekaan hingga sekarang memiliki problem kemiskinan. Sebagai salah satu negara dengan jumlah Muslim terbesar, hendaknya kita berpikir untuk menyelesaikan kemiskinan dengan landasan nilai-nilai luhur keislaman.

Secara hakikat, seluruh manusia tak berada pada kemiskinan. Ayat yang dikutip di atas mengindikasikan semiskin dan sefakir apa pun seseorang, ia masih diberikan nikmat tak terhingga oleh Allah. Kendati mendapatkan kesulitan dalam memperoleh keamanan finansial, kita masih diberi nikmat-nikmat dalam bentuk lain. Kenikmatan tersebut dapat berupa kesehatan, umur panjang, dan memperoleh tempat teduh meskipun seadanya.

Istilah 'miskin' diambil dari bahasa Arab. Merujuk pada kamus Al-Munawwir (1997: 649), kata 'miskin' berasal dari sakana yang berarti diam, tidak bergerak, atau tenang. Faidhullah Al-Hisn menulis, kata 'miskin' dalam bentuk mufrad disebutkan Alquran sekitar 12 kali, kemudian dalam bentuk jamak (masaakin) disebut juga sekitar 12 kali. Dari sekian ayat itu, seluruhnya menempatkan posisi si miskin sebagai orang yang perlu dibantu.

Dalam bahasa lain, si miskin dan si fakir memiliki ketidakberdayaan akibat berbagai hal. Dua di antaranya ialah akibat penindasan struktural dan kemalasan mental berusaha (kultural). Misalnya, secara struktural kemiskinan diakibatkan rakyat tidak diperhatikan dengan adanya kebijakan prorakyat, yang berdampak pada aspek kultural sehingga mereka putus asa karena kesulitan mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Sebetulnya, kemiskinan bukan takdir dari Allah yang tak dapat diubah. Apabila setiap individu memiliki semangat dalam mencari penghasilan, kemiskinan dapat diberantas dari muka bumi. Kolektivitas dan kepedulian sejatinya dimanifestasikan dalam keseharian saat negeri ini dipenuhi kemiskinan.

Allah SWT berfirman, "Apabila telah selesai shalat (Jumat), bertebaranlah di bumi dan carilah fadl (kelebihan) dari Allah." (QS Al-Jumu'ah [62]: 10). Ayat ini mengindikasikan bahwa kerja keras mencari nafkah sebagai tahap mencari fadhilah-Nya.

Tanpa mengabaikan kerja keras orang miskin, tugas individu yang bernasib baik (baca: kaya dan mampu) ialah memberikan sebagian hartanya. Pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah menuntut pengelolaan profesional agar kemiskinan dapat diminimalisasi. Wallahua'lam.

Banyak Negara Batal Hadir dalam Penyerahan Nobel Perdamaian

Menjelang upacara penyerahan hadiah Nobel di Oslo, makin jelas siapa yang tidak akan hadir. Sekitar 20 negara, antara lain Saudi Arabia, Pakistan dan Filipina tidak hadir karena berbagai alasan. Kedutaan Besar Indonesia di Oslo juga tidak mengirimkan wakilnya dengan alasan Duta Besar tengah berada di Indonesia dan undangan tersebut tidak bisa diwakili oleh orang lain.

Komite Hadiah Nobel mengatakan, sejauh ini, 44 negara menyatakan akan hadir dalam acara penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian yang tahun ini dimenangkan oleh Liu Xiaobo, penggiat hak hak asasi manusia asal Cina. Komite Hadiah Nobel menggambarkan Liu Xiaobo sebagai simbol yang paling tepat dalam perjuangan membela hak asasi manusia di Cina. Kemenangan ini membuat pemerintah Cina berang dan mengancam sejumlah negara untuk tidak menghadiri acara tersebut.

Kepala Urusan Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay secara tidak langsung menyerukan pembebasan Liu Xiaobo, hari Rabu (08/12). Dalam pernyataan Pillay sebanyak dua halaman, ia meminta pembebesan terhadap para pembela demokrasi di seluruh dunia yang sekarang tengah menjalani hukuman. Ia merujuk pada para jurnalis dan dosen yang dicap pembangkang dan anggota keluarga mereka yang ikut disiksa, seperti juga Liu Xiaobo.

Navi Pillay menyerukan pernyataan tersebut berkaitan dengan Hari Hak Asasi Manusia yang akan diperingati di Jenewa dan New York, Jumat (10/12), pada saat Liu dianugerahkan hadiah Nobel tanpa kehadirannya. Baru-baru ini Pillay mendapat kritikan tajam bahwa dirinya terlalu menurut pada Beijing dan menolak untuk datang ke upacara pemberian hadiah Nobel. Namun juru bicaranya mengatakan bahwa Navi Pillay tidak diundang oleh komite hadiah nobel.

Navi Pillay, mantan hakim di Afrika Selatan, lantang menyerukan ditegakannya hak asasi manusia di Iran dan Sri Lanka dan banyak mengkritik tajam Rusia; Cina dan Amerika Serikat. Ia bahkan menegur Beijing pada Desember tahun 20099 lalu atas hukuman 11 tahun penjara terhadap Liu Xiaobo.

Sejak beberapa dekade, Liu Xiaobo dikenal sebagai salah satu pengkritik kekuasaan Komunis Cina. Sebelumnya, ia sempat menjalani dua tahun tahanan penjara. Bagi warga Cina yang berperawakan langsing di usia paruh baya ini, dinding penjara bukan barang baru.

Pada saat demonstrasi Tiananmen tahun 2009, Liu Xiaobo berpihak pada para mahasiswa. Dua Tahun tahanan penjara tidak mampu mengintimidasi Liu Xiaobo. Penangkapan berikutnya terjadi antara tahun 1995 dan 1996.

Penetapan Sultan Sebagai Gubernur Adalah Keistimewaan Yogyakarta

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H Djuwarto mengatakan, penetapan Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari beberapa keistimewaan Yogyakarta.

"Keistimewaan Yogyakarta lainnya meliputi sejarah, budaya, dan pengeloalaan tanah," kata H Djuwarto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, dari aspek sejarah, Keraton Yogyakarta memiliki perjanjian dengan kolonial Belanda untuk tidak saling menyerang.

Pada saat terjadi agresi militer tahun 1948, ibukota negara Indonesia dipindah ke Yogyakarta dan Sultan Hamengku Buwono IX memberikan perlindungan kepada Pemerintah Republik Indonesia. "Presiden Soekarno kemudian memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan menetapkan Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam aturan perundangan," kata Djuwarto.

Menurut dia, masyarakat Yogyakarta juga menginginkan agar perpanjangan masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan dari pemerintah pusat.

Aspirasi masyarakat Yogyakarta mulai dari masyarakat awal hingga kaum intelektual, kata dia, disampaikan melalui DPRD Provinsi DI Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan keputusan DPRD. "Keputusan DPRD agar perpanjangan masa jabatan Gubernur DI Yogyakarta melalui penatapan kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Keputusan tersebut hingga saat ini belum dicabut," kata Ketua DPRD DI Yogyakarta periode 2004-2009 ini.

Djuwarto juga mempertanyakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut, tidak mungkin ada monarki dalam negara demokrasi. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang dipimpin Sultan mematuhi semua aturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi tidak mengerti jika disebut monarki.

"Persoalan utama pada suksesi di Yogyakarta bukan pada Sultan Hamengku Buwono X sebagai pribadi, tapi Sultan sebagai pengelola kelembagaan kesultanan," katanya.

Menurut dia, pada keistimewaan Yogyakarta yang paling prinsip adalah keberadan lembaga kesultanan yang dikelola oleh Sultan.

Kelembagaan kesultanan, kata dia, mengelola budaya dan tanah keraton yang luasnya mencapai 70 persen dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Tanah keraton ini diatur dalam UU Pokok Agraria dan menjadi salah satu keistimewaan Yogyakarta," katanya.

Jika pemerintah sampai mengusulkan suksesi di Yogyakarta melalui mekanisme pemilihan dan Yogyakarta tidak dipimpin oleh Sultan, menurut dia, maka lembaga kesultanan akan hilang dan keistimewaan Yogyakarta juga akan hilang.

Djuwarto mengimbau, agar dalam draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Keistimewaan Yogyakarta yang akan disampaikan pwemerintah kepada DPR mengatur suksesi kepala daerah di Yogyakarta melalui mekanisme penetapan.

Tanggap Darurat Merapi Diperpanjang Dua Pekan

Tanggap darurat Korban Merapi yang rencananya berakhir Kamis (9/12) akan diperpanjang dua minggu lagi.

''Tanggap darurat kita perpanjang lagi dua minggu. Selama para korban merapi belum bisa pindah ke shelter, tahap tanggap darurat masih terus diberlakukan,''kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta sebelum berangkat ke Sleman untuk rapat koordinasi dengan Bupati Sleman, Rabu (8/12).

''Tanggap darurat kita tunda sampai dua minggu sejak tanggal 9 Desember. Kalau BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sampai besok (red. Kamis,9/12). Selama mereka belum pindah ke shelter kan tetap tanggap darurat. Hal ini untuk memudahkan penanganan. 'Mosok' nanti untuk memberi bantuan makan saja harus dilelang,''kata Sultan.

Selanjutnya ketika ditanya soal pembangunan Shelter Sultan HB X mengatakan pembangunan shelter saat ini terus berlangsung. "Shelter sudah mulai berdiri tapi jumlahnya berapa saya tidak tahu persis. Mungkin pertengahan Desember sebagian sudah selesai,''tutur dia.

Selanjutnya Gubernur mengatakan pembangunan sebanyak 2541 shelter sudah bisa dibiayai. Kalau jumlah rumah yang tidak bisa ditinggali sesuai dengan data yang terdaftar sebanyak 2541 shelter sudah bisa berdiri semua. Namun hal itu bisa kurang dan bisa juga kelebihan. Harapan saya, setelah berdiri shelter, maka air, listrik dan alat dapur, kebutuhan tidur dan isi shelter lainnya juga masuk,''ungkap dia.

Sultan juga memastikan dari sisi dana pembangunan shelter tidak menemui kendala. Biaya sudah terpenuhi semua dari para donatur dan anggaran pemerintah. Menurut dia, biaya pembangunan shelter sebesar Rp 7 juta per unit itu sudah termasuk pemasangan listrik dan air bersih.

Sementara itu mengenai permintaan warga agar pemerintah menggratiskan biaya pembayaran listrik selama mereka tinggal di Shelter, menurut Sultan untuk biaya listrik per bulan menjadi tanggungjawab warga sendiri. ''Kita kan tidak tahu kebutuhannya. Mereka yang tidak menggunakan televisi,kan berbeda dengan mereka yang tidak menggunakan televisi,''tutur Sultan.

Infotainment Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun pemirsa yang menontonnya. Fatwa tersebut disahkan dalam pleno MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin.

Menurut ketentuan umum fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram. Dalam rumusan fatwa tersebut juga disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI.

Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar'i untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib. Terhadap fatwa ini, MUI merekomendasikan perlu dirumuskan aturan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan dan nilai luhur kemanusiaan.

Juga direkomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif. Lembaga sensor film diminta menjamin langkah proaktif untuk menyensor tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Menurut Ma'ruf, permasalahan infotainment sebelumnya tidak masuk dalam pembahasan namun karena banyaknya permintaan untuk itu akhirnya diputuskan untuk dibahas. "Kita memutuskan membahas dan membuat fatwa infotainment karena didasarkan pemberitaan saat ini yang dirasa sudah berlebihan," kata Ma'ruf

Apa Hukum Mengirim TKW ke Luar Negeri Menurut Islam?

Kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia yang bekerja di luar negeri terus terjadi. Selain itu, tak sedikit pekerja migran asal Indonesia yang mencari nafkah di negara lain dilaporkan menghilang. Bahkan, ada pula yang pulang nama alias meninggal atau tewas saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri.

Peristiwa seperti ini sudah terjadi sejak lama dan selalu berulang. Kondisi itu mengundang keprihatinan berbagai elemen bangsa. Sejumlah Ormas perempuan Islam mendesak Pemerintah RI untuk menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri untuk sementara waktu. Bahkan, ada pula yang mendesak agar dihentikan selamanya.

Pimpinan Pusat Aisyiyah, misalnya, meminta agar pemerintah menghentikan pengiriman tenaga migran perempuan ke luar negeri untuk sementara. "Pemerintah harus memperbaiki seluruh sistem ketenagakerjaan, terutama yang terkait dengan TKI, termasuk rekrutmen TKW, pelatihan, pengiriman, serta pemantauan hingga negara tujuan," ungkap Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini.

Ketua Umum PP Wanita Syarikat Islam Dr Valina Singka Subekti mendesak Pemerintah RI segera menyetop pengiriman TKW ke luar negeri, baik ke Arab Saudi maupun ke negara-negara tujuan lainnya. Menurut Valina, terlalu banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban penyiksaan, bahkan hingga meninggal di luar negeri. "Sudah ratusan, bahkan ribuan TKW asal Indonesia yang menjadi korban penyiksaan oleh majikan, sampai ada yang meninggal. Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menyetop pengiriman TKW ke luar negeri,"tuturnya.

Ketua Umum PP Persatuan Islam Istri (Persistri) Titin Suprihatin juga mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman TKW. "Dalam Islam yang wajib mencari nafkah adalah suami, bukan istri," ujarnya menegaskan. Selain itu, ada pula kalangan yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa soal pengiriman TKW ke luar negeri. Sesungguhnya, MUI telah menetapkan fatwa terkait pengiriman TKW ke luar negeri pada Musyawarah Nasional VI MUI yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2000.

Dalam Fatwa Nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pengiriman TKW ke Luar Negeri, para ulama yang tergabung dalam MUI menetapkan: Pertama, perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau luar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahram (keluarga) atau kelompok perempuan tepercaya (niswah tsigah).

"Kedua, jika tidak disertai mahram atau niswah tsigah hukumnya haram,"ujar Ketua MUI KH Umar Shihab dalam fatwa itu. Kecuali, dalam keadaan darurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar' i, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan TKW.

Ketiga, MUI menegaskan, hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak, lembaga atau perorangan, yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW, seperti yang dimaksud dalam poin kedua. "Demikian pula yang menerimanya,"papar Kiai Umar dalam fatwa tersebut.

Keempat, para ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI mewajibkan kepada pemerintah, lembaga, dan pihak yang terlibat dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan mereka selama bekerja di luar negeri. Fatwa itu ditetapkan atas dasar Alquran, hadis Nabi SAW, dan kaidah fikiah.

Dalam Alquran surah an-Nur (24) ayat 31, Allah SWT memerintahkan agar perempuan menjaga kehormatannya dan melarang memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja. Rasulullah SAW juga bersabda, "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya."(HR Muslim). Dalam hadis lainnya, Rasulullah mengingatkan agar umatnya tak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain

Muktamar ICMI Rekomendasikan Kembali ke Penerapan Pancasila

Muktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI menyerukan seluruh elemen bangsa kembali ke khitthah mengaktualisasikan Pancasila sebagai sumber acuan seluruh tatanan kehidupan, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Hal itu tertuang dalam rekomendasi Mufakat Muktamar ICMI (MMI) V.

Menurut Ketua Steering Comitte Muktamar V ICMI, Hidayat Syarief, nilai-nilai penting peradaban madani yang dicontohkan Rasululullah di Madinah sudah tergambar jelas dalam Pancasila mulai dari sila pertama hingga kelima."Jika ingin madani jangan jauh-jauh terapkan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara,"papar dia saat di temui di sela-sela penutupan Muktamar V ICMI, Bogor, Selasa (7/12)

ICMI, jelas Hidayat, berkeyakinan apabila hendak membangun peradaban Indonesia Madani maka Pancasila harus diamalkan dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsisten. Persoalannya, kecenderungan masyarakat yang saat ini ada justru menjauh.

Di bidang ekonomi misalnya, pertumbuhan perekonomian justru tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan bagi masyarakat. Ekonomi bangsa masih bergantung pada pihak asing. Padahal, suatu negara tidak akan maju jika meninggalkan nilai-nilai kultural dan falsafah hidup yang dimiliki.

Di level internal, lanjut Hidayat, Muktamar V meminta ICMI melakukan evaluasi mendasar tentang karakteristik kecendekiawanan. Nilai dan sifat cendekia tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan politik. Dalam konteks ini, ICMI bisa memperkuat dan berkonstribusi dalam membuat program-program yang sesuai dengan prinsip madani.

Di aspek Ketuhanan contohnya, ICMI mesti memosisikan diri sebagai kekuatan pencerah menekankan hidup toleransi dan saling hormnat-menghormati. "Banyak ide ICMI jadi terobosan tingkatkan lagi dan harus bersinergi bangun karakter bangsa berbasis imtak dan iptek,"kata dia

Oleh karena itu, dipaparkan Ketua Komisi C Rekomendasi, Yulianto Syahyu, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa memerlukan peran aktif dan komitmen pemerintah. Para pengambil kebijakan dan penegak hukum harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Antara lain, di bidang hukum, berbagai kasus pelanggaran hukum di Tanah Air harus diselesaikan secara tuntas seperti tipikor, kasus bank Century, Mafia pajak, dan makelar kasus.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, lanjut Yulianto pemerintah diminta melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih efektif dan efesien serta berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakat. Kerjasama pengelolaan sumberdaya alam seperti sektor pertambangan dan lainnya dengan pihak asing perlu dievaluasi agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak asing.

Iran tak akan Pernah Serahkan Hak Nuklirnya

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dalam pertemuan dengan para veteran perang dan keluarga para syuhada di provinsi Markazi mengatakan bahwa Iran akan mempertahankan hak-haknya termasuk hak atas nuklir. Dalam satu upacara untuk memberikan tanda penghargaan kepada tiga keluarga syuhada di provinsi itu, Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa negara-negara Barat telah mendeklarasikan bahwa mereka mengakui hak-hak rakyat Iran.

Berpidato ditujukan kepada para pemimpin Barat, presiden menegaskan bahwa hal itu akan menguntungkan mereka jika menghapus sanksi-sanksi dan bekerja sama dengan Iran. Dia menambahkan, "Saya menganggap bahwa Barat telah melihat apa yang terjadi di Iran dan bahwa Iran tidak akan menyerah bahkan sedikit saja dari hak-hak mereka sendiri.

Sementara itu Jerman pada Selasa (7/12) menyampaikan kepuasannya terhadap pembicaraan antara negara P5+1 dengan Iran di Jenewa dengan mengatakan hal tersebut sebagai sebuah permulaan. "Seperti yang kami perkirakan bahwa tidak ada terobosan dalam pembicaraan tersebut, namun sebuah permulaan telah dilakukan," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle dalam pernyataan pers yang disiarkan kementerian luar negeri di Berlin.

"Kami ingin melanjutkan rute pembicaraan selanjutnya pada Januari di Istanbul, hal tersebut menunjukkan kesempatan yang ada untuk mengubah permulaan itu menjadi sebuah proses, hal itu yang akan kami ikuti terus," katanya.

Westerwelle mengatakan bahwa Jerman menginginkan kemajuan dan pembicaraan yang substantif karena hal itu merupakan tujuan mereka dalam pembicaraan tersebut. Jerman merupakan bagian dari enam negara -- Inggris, Prancis, China, Rusia, Jerman, Amerika Serikat -- yang terlibat dalam pembicaraan dengan Iran, walaupun bukan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti lima negara lainnya.

Pertemuan dua hari di Jenewa, setelah 14 bulan terhenti, itu dilangsungkan di tengah penguatan sanksi internasional terhadap Teheran. Iran menerima empat putaran sanksi PBB karena penolakannya untuk menghentikan pengayaan uranium, proses sensitif yang dapat digunakan untuk membuat bahan bakar nuklir dan juga inti fisi dari sebuah bom atom dalam tingkat pengayaan yang lebih tinggi.

Tetapi Iran menolak klaim Barat dan Israel bahwa program pengayaan uranium mereka merupakan kedok untuk membuat senjata nuklir. Berkali-kali Teheran menegaskan bahwa tujuan sebenarnya dari proyek nuklirnya adalah untuk menciptakan energi nuklir bertujuan damai.

Mengungkap Maraknya Pemurtadan di Bandung

Masalah pemurtadan hampir tak pernah usai dari kehidupan umat Islam. Ia selalu mengganggu umat Islam. Padahal, juru dakwah (Dai) umat Islam sendiri tak pernah berdakwah terhadap orang non-Islam. Mereka hanya menyampaikan di majelis ta’lim, masjid, dan atau mushalla saja yang memang audiennya sudah Muslim.

Sementara non-Muslim terus gencar berupaya merombak akidah umat Islam agar berpindah ke akidah yang mereka anut. Berbagai cara mereka lakukan, agar misi pengalihan akidah berhasil. Di Bandung, sejak beberapa tahun terakhir ditemukan sedikitnya 90 titik pemurtadan. Mengapa ini terjadi? Berikut petikan wawancara Moh Ilyas, wartawan Republika, dengan Ketua Forum Ulama Umat Islam, KH Athian Ali, seorang ulama yang memang konsen memerhatikan masalah pemurtadan di Jawa Barat, khususnya di Bandung.

Kenapa pemurtadan marak?
Karena mereka memang punya target agar Jawa Barat dan Banten merupakan barometer untuk melangkah ke daerah-daerah lain. Mereka punya target di setiap desa di Jawa Barat harus ada minimalnya satu gereja. Jadi sampai kapan pun, jika misi ini belum selesai, pasti aksi pemurtadan ini akan terus marak.

Kenapa mereka begitu aktif melakukan pemurtadan?
Ya, di samping memang sudah dijelaskan dalam Alquran, bahwa Yahudi dan Nasrani (Kristen) tidak akan pernah rela, sehingga orang-orang Islam mengikuti agama mereka, juga ada alasan lain, yaitu masing-masing pelaku pemurtadan itu juga mendapatkan jatah bayaran per orang jika berhasil memurtadkan. Bahkan, jika memurtadkan satu orang saja, mereka bisa mendapatkan bayaran hingga Rp 10 juta. Ini cerita dari mualaf yang dulunya pernah melakukan aksi pemurtadan.

Bagaimana mereka melakukan pemurtadan?
Banyak cara yang mereka lakukan, mulai dari pemberian sembako, pemberian beasiswa, melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti membuka koperasi beras, membangun peternakan domba, hingga pengalihan bangunan menjadi tempat ibadah. Biasanya, dari hasil laporan masyarakat, yang mereka datangi pertama adalah pimpinan-pimpinan daerah, seperti Camat dan Lurah.

Mereka terkadang sudah membuat perjanjian dan kesepakatan tertentu dengan pimpinan daerah tersebut, sehingga yang seringkali terjadi bentrok antara warga dengan lurah maupun camatnya. Kalau sudah begitu, diakal-akalinlah, misalnya lurah mengadakan musyawarah dan diberi daftar hadir. Nantinya, daftar hadir yang sudah berisi tandatangan tersebut diganti judul, semisal dibuat seperti kesepakatan warga untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Di mana saja 90 titik?
Jumlah itu hanya dari hasil temuan kami di FUUI. Sebenarnya, saya sendiri yakin tidak hanya 90 titik di Bandung. Apalagi sekarang sudah ada Bandung Barat.

Bagaimana FUUI mencium adanya pemurtadan?
Biasanya, kami dapat mencium adanya pemurtadan jika sudah ada tindakan-tindakan aneh yang dilakukan seseorang. Misalnya, kalau butuh beasiswa datang ke tempat A. Lalu melakukan investigasi. Selain itu misalnya penyebaran brosur atau buletin. Kami juga sudah meletakkan 41 dai di daerah-daerah di Jawa Barat yang dapat memantau terus adanya aksi pemurtadan.

Siapa saja pelaku itu?
Kalau pelakunya sudah pasti missionaris dan orang-orang gereja. Hanya terkadang juga ada aksi yang perlu diwaspadai yang dilakukan oleh orang yang berbaju Islam, seperti paham liberalisme dan sekulerisme.

Mengapa umat mudah dimurtadkan?
Sebenarnya tidak mudah. Kebanyakan yang berhasil dimurtadkan karena tidak mengerti apa-apa. Iman mereka terlalu lemah. Meskipun demikian, kebanyakan yang mereka sentuh bukan ajarannya, tapi kebutuhan ekonominya. Seperti diberi beasiswa, didanai dengan alasan kemanusiaan.

Apa rendahnya pemahaman agama bisa jadi membuat umat menjadi murtad?
Ya. Rasul mengatakan, yang paling saya takutkan dari umatku ketika mereka mengidap penyakit Wahn. Sahabat bertanya, apa Wahn itu, Nabi menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jadi, mereka lemah iman, sehingga ketika ada iming-iming sedikit, mereka langsung pindah akidah. Sebenarnya, banyak juga orang yang agamanya kuat, tapi juga bisa lumpuh oleh kekuatan ekonomi.

Adakah langkah hukum mengatasi pemurtadan?
Sebenarnya Surat Peraturan Bersama (SPB) dua menteri sudah cukup. Sebagian Umat Islam mendesak agar SPB dijadikan UU agar punya payung hukum. Sementara oleh mereka (Kristen) peraturan ini tidak hanya dilanggar, tapi diinjak-injak. Mereka sama sekali tidak peduli dengan aturan itu.

Bukankah menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama dilarang UU?
Nah itu dia. Di SPB 2 Menteri kan juga dijelaskan bahwa tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama. Mereka tidak mau tahu aturan ini. Padahal, lahirnya SPB ini karena adanya benturan yang terjadi di masyarakat. Aturan ini berlaku tidak hanya untuk agama tertentu, tetapi semua warga negara Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID

Format Dana BOS Harus Diubah

-Kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didesak agar diubah format penggunannya. Pasalnya, format ini menimbulkan banyak penyelewengan keuangan.

"BOS terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta atas tujuh SMP dan SD tentang kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar merupakan salah satu bukti adanya penyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah," ujar peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, Selasa (7/12).

Sebelumnya, pada tahun 2007, BPK RI juga telah menemukan adanya penyelewengan dana BOS pada 2.054 sekolah dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa. Nilai penyimpangannya kurang lebih Rp 28,1 miliar. Artinya, imbuh Febri, ada enam dari 10 sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun 2007. Rata-rata penyimpangan yang terjadi pun tercatat sebesar Rp 13,6 juta.

Febri menilai, penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. "Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas,"jelas Febri.

Sebagai contohnya, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari.

Melihat fenomena ini, beberapa pekan lalu,Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) telah memutuskan bahwa dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana BOS adalah dokumen terbuka. Artinya, publik dapat mengakses dokumen tersebut apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS. Sehingga sekolah berkewajiban membuka dokumen tersebut.

"Putusan KIP ini merupakan faktor penting untuk mendorong transparansi pengelolaan dana BOS," jelas anggota Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) Jumono. Selain itu,imbuhnya, putusan ini diharapkan dapat memicu partisipasi orang tua murid lebih besar guna mengawasi pengelolaan dana BOS. Ia juga berharap, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi orang tua murid untuk menelisik kejanggalan dalam pengelolaan seluruh dana publik di sekolah.

Untuk sosialisasi putusan KIP pada sekolah di seluruh Indonesia, ICW bersama KAKP menyerahkan salinan putusan KIP pada Kemdiknas. "Kemdiknas diharapkan memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS terutama terkait dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi warga dan orang tua murid dalam pengelolaan dana BOS,"jelas peneliti senior ICW, Ade Irawan.

Aliansi ini pun menyertakan beberapa poin penting yang harus diperbaiki oleh Kemdiknas. Di antaranya,Kemdiknas harus memasukkan putusan KIP terutama pada BAB VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi terutama pada Bagian A poin 5 tentang Pengawasan Masyarakat.

Menurut Ade, poin ini perlu diperbaiki dengan memberikan akses publik dan orang tua murid pada seluruh dokumen sekolah, terutama terkait dengan pengelolaan dana BOS. Selanjutnya, Kemdiknas dianggap perlu merevisi Permendiknas No. 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam aturan ini, Kemdiknas perlu meningkatkan substansi partisipasi Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana sekolah.

Komite Sekolah,imbuh Ade, harus diberi kewenangan dan pengaruh dalam penetapan kebijakan strategis sekolah terutama dalam tiga aspek tersebut. Lantaran selama ini, kewenangan komite sekolah hanya pada penandatanganan laporan keuangan sekolah sebagai syarat dalam pencairan dana BOS setiap triwulan.