Belajar Melawan Korupsi dari Khalifah Harun Ar Rasyid

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Harus Ar Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai perdana menteri (wazir).

Harun pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi komitmennya.

Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat, Harun ArRasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Karenanya, negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, disamping perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membiayai pembangunan sektor-sektor lain, seperti pembangunan Kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian.

Dari uang kas tersebut, negara juga mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Mereka ditempatkan pada kedudukan status sosial yang tinggi. Setiap tulisan dan penemuan yang dihasilkan ulama dan ilmuwan dibayar mahal oleh negara. Dengan pendapatan negara yang melimpah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan para pejabat negara juga dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Sebab, kehidupan rakyatnya juga berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan wilayah yang dikuasainya. Di masa kepemimpinannya, Abbasiyah menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah-daerah di Laut Tengah di sebelah Barat hingga ke India di sebelah Timur.

Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi pada masa kekuasaannya, antara lain, pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tahrif (794 M), pemberontakan Musa Al-Kazim (799 M), serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Taglib (792 M).

Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinannya, terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah--perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan.

REPUBLIKA.CO.ID

Bandit Terorganisasi sejak Abad Ke-19

Bicara soal kehidupan pedesaan di Banten pada abad ke-19 tak akan jauh dari perbanditan. Layaknya Robin Hood, bandit pada masa itu didukung dan dibantu oleh berbagai lapisan masyarakat yang mendukungnya. Pasalnya, bandit pada kala itu biasanya adalah sebutan orang yang merampok orang-orang kaya untuk kemudian dibagikan kepada rakyat jelata.

Di antara bandit yang terkenal adalah Mas Jakaria yang karier hidupnya dalam perbanditan berlangsung pada 1811-1827. Jakaria mengaku sebagai orang suci. Sebagai bandit, itu adalah turunan dari bapaknya yang juga seorang bandit yang oleh pemerintah kolonial dijuluki pemberontak.

Di sini terlihat bagaimana budaya mistik, berupa kekebalan, kekuatan supranatural yang melekat pada bandit, masih begitu dibanggakan. Dan, kekuatan itu tak lain demi membela rakyat. Demikian ditulis Suhartono W Pranoto dalam Bandit-bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942.

Pranoto menjelaskan, bagaimana pemerintah kolonial menjuluki Jakaria sebagai pemberontak yang rohnya pun dapat membantu perlawanan Jakaria sebagai bandit sosial, yaitu dalam Peristiwa Cikandi pada 1845.

Pertengahan abad ke-19, suasana pedesaan Banten sangat tidak aman. Pegawai setingkat wedana kesulitan memberantas perbanditan. Masyarakat lokal tak ada yang mau buka mulut melaporkan perampokan yang terjadi meski perampokan merajalela. Para pemimpin pemerintahan tentu saja meminta anak buahnya untuk memberantas, tetapi para pamong praja atau wedana kesulitan mendapat informasi. Dari sinilah muncul upaya sogok menyogok alias jilat menjilat dari para pamong praja terhadap atasan agar posisinya aman.

Mereka sibuk mencari alibi, mengumumkan pemberian hadiah bagi siapa saja yang berhasil menyerahkan bandit, sebuah upaya melepas tanggung jawab.

Bandit lain adalah Sahab, Conat, Ija, Sakam, dan Kamudin meski mereka tak semuanya bandit sosial. Sahab beroperasi di Banten selatan dan berpengalaman masuk keluar penjara. Bahkan kemudian ia diangkat menjadi Patih Lebak supaya bisa melindungi sekaligus menjadi bayangan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Dan dari semua itu yang berbicara paling kuat adalah uang.

Bandit lain, Ija dan Sakam, merajalela tanpa ada yang mampu menghentikan. Bahkan sampai jatuh korban dari pihak Belanda. Alhasil, setelah semua putus asa, dicarilah "pengganti" Sakam bernama Suhari untuk menggantikan Sakam. Pada 1886, Suhari dipenjara menggantikan Sakam. Dikatakan bahwa Sakam-lah yang sudah tertangkap. Padahal, Sakam masih bebas berkeliaran.

Sekadar informasi, Multatuli dalam buku Max Havelaar, sejak awal abad ke-19 di Banten yang namanya bandit sudah terorganisasi. Mereka beroperasi di Banten, Tangerang, Jatinegara, Karawang, dan Bogor.

Vrijman Menjadi Preman

Vrijman atau orang bebas masih saja jadi buah bibir hingga abad ke-21 ini. Tentu saja, banyak yang akan mengernyitkan kening mendengar kata itu. Vrijman kurang beken dibanding kata preman, bahasa Indonesia dari vrijman. Meski, memang, arti kata itu sendiri mengalami perubahan makna sejak masa VOC hingga zaman kiwari atawa modern ini. Vrijman pada awal abad ke-17 bermakna orang yang bukan pejabat VOC, tetapi melakukan negosiasi atas nama si pejabat.

Intinya, kata preman punya arti orang merdeka, bebas, dan sangat terkait dengan prajurit dan polisi yang tidak memakai seragam, demikian ditulis Jerome Tadie dalam Wilayah Kekerasan di Jakarta.

Istilah preman dengan konotasi kriminal baru muncul pada akhir tahun 1970, yaitu dalam serial Ali Topan, Detektip Partikelir. Tadie, berdasarkan beberapa literatur dan ulasan media pada akhir 1970 dan awal 1980, menuliskan, organisasi Preman Sadar—organisasi keamanan—dibentuk dengan hanya merekrut preman dan mantan narapidana.

Media pun makin bikin beken kata preman dan jadi hal yang biasa disebut dengan arti yang jauh dari arti sebenarnya. Karena preman kemudian bermakna penjahat, bandit, tukang palak, jambret, berandalan, gali, bahkan sampai ke pengamen jalanan yang lagaknya memeras penumpang di bus pun sering kali ditunjuk sebagai preman.

Pokoknya orang jahat; orang yang meminta uang tanpa kerja; orang yang menawarkan keamanan meski hanya ongkang-ongkang kaki, yang penting uang masuk kantong; orang yang meneror pihak lain. Preman tak lagi berarti prajurit dan polisi yang berpakaian sipil. Padahal, kenapa tidak kita sebut saja mereka bandit, tukang palak, berandalan.

Lebih pantas karena intinya melawan hukum demi kepentingan diri dan kelompoknya. Sementara preman atau vrijman memang bukan kata yang merujuk pada kejahatan.

Menarik jika melihat jauh ke belakang, persoalan jagoan, jawara, bandit sudah ada sejak abad silam. Beberapa waktu lalu Warta Kota membahas tentang jagoan atau bandit pada masa kolonial. Jagoan jika dilihat dari warga setempat, bandit di mata pemerintah kolonial, contohnya si Pitung.

Meski dalam penelitian Henk Schulte Nordholt dan Margreet van Till berjudul Colonial Criminals in Java 1870-1910 yang terangkum dalam buku tulisan Vicente L Rafael dan Rudolf Mrazek, yaitu Figures of Criminality in Indonesia, Philippines, and Colonial Vietnam, mereka menyatakan perlakuan para bandit atau jawara yang sering kali disamakan dengan Robin Hood dinilai kurang tepat pada beberapa bandit/jawara itu.

Koran Bataviaasch Nieuwsblad pada abad ke-19 menurunkan tulisan berseri berjudul Onze Mafia (Our Mafia). Koran ini fokus pada kisah Si Gantang, penjahat yang dijatuhi hukuman mati tetapi berhasil lolos setelah enam tahun dipenjara.

Si Gantang berhasil memperolok polisi kolonial sehingga sulit ditangkap. Ia bahkan membangun kekuatan sendiri, mengutip pajak dan menuntut jasa penduduk lokal. Intinya, gerombolan Si Gantang ini berlagak seperti penguasa dengan janji, penduduk akan aman dari ancaman pencuri. Padahal, mereka sendirilah bandit yang mengambil hak milik para petani dan merampok rumah warga Tionghoa dan Eropa.

Kasus seperti Si Gantang, dengan tegas ditulis Nordholt dan Van Till sebagai tak ada kesamaan dengan Robin Hood.

Dari penggambaran itu, kisah Si Gantang sangat relevan dengan kisah "preman" atau saya lebih suka menyebut bandit di abad ke-21. Atas nama hukum, keamanan, dan ketertiban, mereka berlaku semaunya. Intinya, hanya memalak, meminta uang tanpa susah payah kerja. Modalnya, menekan, menakut-nakuti, dan meneror.

Sebuah tindakan pengecut, sejatinya. Alhasil kawasan yang menurut sesumbar mereka dijaga dan diawasi oleh mereka malah makin semrawut. Banyak pihak ogah berurusan dengan kawasan-kawasan tersebut. Di Jakarta ini ada banyak titik yang dikuasai para bandit. Namun, sepertinya aparat sulit menumpas.

Perihal sulit menumpas, ada sejarahnya pula, yang bisa jadi benang merah. Si bandit berkolaborasi dengan aparat. Si Gantang dan gengnya punya hubungan spesial dengan penguasa pribumi seperti Demang Bekasi yang ia suap dalam rangka melepaskan rekan sesama pencuri.

Menurut penelitian itu, disebutkan pula, Si Gantang punya kaki tangan orang Eropa yang menyediakan informasi dan senjata. Tentu karena suap besar yang mereka bayarkan. Kuasa uang, luar biasa, bukan?

Ciliwung, Dulu Terbersih Kini Tempat Sampah

Banjir lagi, banjir lagi. Jakarta di tangan ahlinya saja masih kewalahan menghadapi fenomena yang satu ini. Jangankan menghilangkan, meminimaliskan banjir saja bukan main susahnya.

Perilaku masyarakat dituding menjadi penyebab terjadinya banjir atau genangan. Membuang sampah sembarangan sehingga drainase menjadi tersumbat memang merupakan pemandangan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

Curah hujan yang tinggi, penumpukan sampah, pendangkalan sungai, drainase buruk, dan minimnya tanah resapan, merupakan penyebab banjir di Jakarta yang sudah lama teridentifikasi. Pesatnya urbanisasi ke Jakarta menjadi salah satu faktor kondisi ini.

Tidak diperkirakan sebelumnya, dalam kurun waktu seratus tahun saja sungai-sungai di Jakarta telah mengalami penurunan kualitas sangat besar. Pada abad XIX, air sungai-sungai di Jakarta masih bening sehingga bisa digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian.

Bahkan ratusan tahun yang lalu, Sungai Ciliwung banyak dipuji-puji pendatang asing. Disebutkan, pada abad XV – XVI Ciliwung merupakan sebuah sungai indah, berair jernih dan bersih, mengalir di tengah kota. Hal ini sangat dirasakan para pedagang yang berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Ketika itu Ciliwung mampu menampung 10 buah kapal dagang dengan kapasitas sampai 100 ton, masuk dan berlabuh dengan aman di Sunda Kelapa. Kini jangankan kapal besar, kapal kecil saja sulit melayari Ciliwung karena baling-baling kapal hampir selalu tersangkut sampah.

Sumber lain mengatakan, selama ratusan tahun air Ciliwung mengalir bebas, tidak berlumpur, dan tenang. Karena itu banyak kapten kapal asing singgah untuk mengambil air segar yang cukup baik untuk diisikan ke botol dan guci mereka.

Jean-Baptiste Tavernier, sebagaimana dikutip Van Gorkom, mengatakan Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia (Persekutuan Aneh, 1988).

Dulu, berkat Sungai Ciliwung yang bersih, kota Batavia pernah mendapat julukan “Ratu dari Timur”. Banyak pendatang asing menyanjung tinggi, bahkan menyamakannya dengan kota-kota ternama di Eropa, seperti Venesia di Italia.

Karena dikuasai penjajah, tentu saja kota Batavia dibangun mengikuti pola di Belanda. Ciri khasnya adalah dibelah oleh Sungai Ciliwung, masing-masing bagian dipotong lagi oleh parit (kanal) yang saling sejajar dan saling melintang.

Pola seperti ini mampu melawan amukan air di kala laut pasang, dan banjir di dalam kota karena air akan menjalar terkendali melalui kanal ke segala penjuru.

Kemungkinan bencana ekologi di Jakarta mulai terjadi sejak 1699 ketika Gunung Salak di Jawa Barat meletus. Erupsinya berdampak besar, antara lain menyebabkan iklim Batavia menjadi buruk, kabut menggantung rendah dan beracun, parit-parit tercemar, dan penyakit-penyakit aneh bermunculan.

Maka kemudian orang tidak lagi menjuluki Batavia sebagai “Ratu dari Timur”, melainkan “Kuburan dari Timur”. Bencana ini berdampak pada pemerintahan di Batavia yang mulai goyah karena banyak pihak saling tuding terhadap musibah tersebut.

Para pengambil kebijakan terdahulu dinilai salah karena telah membangun kota dengan menyontoh kota gaya Belanda. “Batavia adalah kota bercorak tropis. Berbeda jauh dengan Belanda yang memiliki empat musim,” begitu kira-kira kata pihak oposisi.

Sebagian orang menduga, bencana ekologi itu disebabkan oleh kepadatan penduduk. Batavia memang semula dirancang sebagai kota dagang. Karenanya banyak pendatang kemudian menetap secara permanen di sini. Sejak itulah perlahan-lahan Ciliwung mulai tercemar.

Berbagai limbah pabrik gula dibuang ke Ciliwung. Demikian pula limbah dari usaha binatu dan limbah-limbah rumah tangga, karena berbagai permukiman penduduk banyak berdiri di sepanjang Ciliwung.

Dalam penelitian tahun 1701 terungkap bahwa daerah hulu Ciliwung sampai hilir di tanah perkebunan gula telah bersih ditebangi. Sebagai daerah yang terletak di tepi laut, tentu saja Batavia sering kali kena getahnya. Kalau sekarang Jakarta hampir selalu mendapat “banjir kiriman” dari Bogor, dulu “lumpur kiriman” bertimbun di parit-parit kota Batavia setiap tahunnya.

Pada awal abad ke-19 Batavia tidak lagi merupakan benteng kuat dan kota berdinding tembok. Karenanya, pada awal abad ke-20 Batavia sudah menjadi kota yang berkembang dengan penduduk berjumlah 100.000 orang. Bahkan dalam beberapa tahun saja penduduk kota sudah meningkat menjadi 500.000 orang.

Adanya nama-nama tempat yang berawalan hutan, kebon, kampung, dan rawa setidaknya menunjukkan dulu Jakarta merupakan kawasan terbuka yang kini berubah menjadi kawasan tertutup (tempat hunian).

Sejak membludaknya arus urbanisasi itu, pendangkalan Ciliwung dan sungai-sungai kecil lainnya terus terjadi tanpa diimbangi pengerukan lumpur yang layak. Pada 1960-an, misalnya saja, sejumlah sungai kecil masih bisa dilayari perahu dari luar kota. Waktu itu kedalaman sungai mencapai tiga meter. Namun kini kedalaman air tidak mencapai satu meter.

Sayang, semakin derasnya arus urbanisasi ke Jakarta, kondisi Ciliwung semakin amburadul. Banyaknya permukiman kumuh di Jakarta menyebabkan Ciliwung beralih fungsi menjadi “tempat pembuangan sampah dan tinja terpanjang di dunia”.

Banjir besar mulai melanda Jakarta pada 1932, yang merupakan siklus 25 tahunan. Penyebab banjir adalah turun hujan sepanjang malam pada 9 Januari. Hampir seluruh kota tergenang. Di Jalan Sabang, sebagai daerah yang nomor satu paling parah, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banyak warga tidak bisa keluar rumah, kecuali mereka yang beruntung memiliki perahu (Jakarta Tempo Doeloe, 1989)