4.007 Sapi Korban merapi Diganti Pemerintah

Pemerintah telah mengganti sebanyak 4.007 ekor sapi korban bencana erupsi Gunung Merapi di empat kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. "Realisasi alokasi dana yang dikucurkan pemerintah untuk penggantian ternak sapi korban erupsi Merapi sebanyak itu mencapai Rp 35,9 miliar," kata Koordinator Tim Identifikasi Penanganan Ternak Korban Merapi Ida Tjahajati di Yogyakarta, Selasa (25/1).

Menurut dia, alokasi dana tersebut telah didistribusikan ke empat kabupaten, yakni Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang (Jawa Tengah). "Dana itu membengkak Rp 10 miliar dari jumlah yang telah disiapkan sebelumnya sekitar Rp 25,5 miliar untuk 3.000 ekor sapi. Di lapangan ditemukan banyak sapi yang mati, sehingga jumlahnya meningkat menjadi 4.007 ekor sapi," katanya.

Ia mengatakan sapi yang mati tidak diganti dengan uang, tetapi dengan sapi hidup yang telah dibeli dengan dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Dana tersebut diambil dari dana BNPB yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian sapi hidup sebesar Rp 100 miliar," kata Direktur Rumah Sakit Hewan (RSH) Prof Soeparwi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Namun, menurut dia, dana sebesar itu tidak terserap seluruhnya karena peternak kebanyakan tidak menjual sapinya, karena daerah tempat tinggal mereka sudah dalam kondisi aman dari bahaya erupsi Merapi. "Selain wilayah sudah aman, juga karena sapi-sapi mereka sehat setelah ditangani tim 'task force' penanganan ternak korban erupsi Merapi yang telah dibentuk oleh Kementerian Pertanian dan didukung tim kesehatan Posko Medik Veteriner RSH Prof Soeparwi," katanya.

Ia mengatakan dari dana Rp 100 miliar yang disiapkan pemerintah tersebut, sampai saat ini hanya digunakan sekitar Rp 35,9 miliar untuk alokasi pembelian sapi hidup dan penggantian sapi yang mati. "Alokasi dana pemerintah untuk pembelian sapi hidup yang disiapkan sebesar Rp 100 miliar, ternyata hingga kini hanya digunakan Rp 35,9 miliar," katanya.

Atasi Banjir Lahar Merapi, Sisi Jalan Magelang-Yogyakarta akan Dibeton

Truk terendam pasir Merapi setelah diterjang banjir lahar dingin Kali Putih di Dusun Salakan, Ngluwar, Magelang, Jateng, Rabu (12/11).

Dinding beton akan dipasang di Jalan Magelang-Yogyakarta di Dusun Gulon, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk mengantisipasi kerusakan badan jalan semakin parah akibat tergerus banjir lahar dingin Merapi.

Petugas Pembuat Komitmen Kebijakan Bina Marga Wilayah Magelang Selatan, Budi Sudirman di Magelang, Selasa, mengatakan pemasangan dinding beton untuk menyangga proses pengaspalan dan mempkuat badan jalan karena terus tergerus lahar dingin.

Ia mengatakan, sebanyak 49 dinding beton akan ditanam dengan kedalaman enam meter. Setiap dinding beton dengan ketebalan 40 sentimeter, lebar satu meter, dan tinggi 12 meter.
"Mudah-mudahan dengan pemasangan dinding beton badan jalan akan lebih kuat sehingga tidak tergerus jika terjadi banjir lahar susulan," katanya.

Menurut dia, agar badan jalan yang tergerus segera pulih maka pemasangan dinding beton akan dikerjakan siang malam. "Pengerjaannya akan dilembur agar badan jalan yang sekarang tergerus hingga delapan meter tersebut bisa normal lagi dan jika diterjang lahar akan lebih kuat," katanya.

Ia mengatakan, proses pemasangan dinding beton hingga pengurukan dan pengaspalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu.

Hingga sekarang arus kendaraan di jalur tersebut masih padat merayap, karena badan jalan menyempit dari empat lajur menjadi dua lajur di lokasi bencana banjir lahar tersebut.

LAPAN Pastikan Crop Circle Buatan Manusia

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah menyelidiki lokasi temuan 'Crop Circle' di Dusun Rejosari, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan pola di lahan pertanian tersebut buatan manusia.

Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Sri Kaloka di lokasi temuan itu, Selasa, mengatakan bahwa di tengah pola itu ditemukan bekas lobang yang diduga tempat untuk menancapkan tongkat atau pipa guna menggerakkan alat untuk merobohkan batang padi dan pola dilakukan sama di pinggir sehingga membentuk gambar pola di tanaman padi.

"Selain itu, pihaknya menemukan bekas batang padi roboh yang ditata kembali sehingga menunjukan jika lokasi tanaman padi tersebut pernah dijamah manusia. Di tempat itu juga tidak ditemukan tanda kebakaran sisa gas buang,"katanya

Pernyataan Presiden Soal Gaji Bukan Curhat

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan pernyataan presiden mengenai gajinya beberapa waktu lalu tidak dalam konteks curhat. “Soal gaji itu presiden tidak dalam konteks curhat. Ketika berbicara itu (maksudnya) bersabarlah wong saya (SBY) sudah lama tidak naik,” kata Mahfud, di kantornya, Selasa (25/1).

Ia menambahkan, berdasar informasi yang diperolehnya dari Setneg, surat keputusan presiden untuk kenaikan gaji para pejabat sebenarnya telah ada di meja presiden sejak 2008 dan telah siap ditandatangani. Ketika itu, tutur Mahfud, presiden pun menyatakan ingin menandatanganinya setelah Pemilu 2009, tapi hingga saat ini belum terealisasi.

“Saya kira kita harus objektif juga, maksudnya SBY bukan karena mengeluh. Kepres (kenaikan gaji) sudah ada, tapi waktu 2008 (SBY) tidak mau tandatangan karena merasa kurang etis menandatangani gajinya sendiri, jadi pejabat termasuk saya gajinya tidak naik,” ujar Mahfud.

Terlepas dari dana taktis sebesar Rp2 miliar yang diperoleh presiden, tambah Mahfud, sebenarnya presiden memiliki kesempatan untuk naik gaji tapi tidak dilakukan karena merasa tidak enak.

Sebelumnya, Presiden SBY dalam pidatonya di acara rapat pimpinan TNI-Polri menyampaikan bahwa setelah tujuh tahun bekerja ia juga tidak mengalami kenaikan gaji. Gaji Presiden tercatat sebesar Rp 62 juta.