Kerugian PDAM Yogya Akibat Letusan Merapi

Letusan Gunung Merapi yang meluluhlantakkan wilayah Sleman yang berada di Lereng Merapi, juga menyebabkan rusaknya saluran pipa air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Martha Yogyakarta. Akibat kerusakan jaringan pipa air bersih tersebut Perusahaan daerah (Perusda) milik Pemkot Yogyakarta tersebut mengalami kerugian hingga Rp 5,452 miliar.

Menurut Direktur PDAM Tirta Martha Yogyakarta, Imam Priyono, jaringan pipa yang rusak tersebut merupakan jalur pipa dari sumber air di Umbul Wadon Sleman. "Pipa-pipa besar dengan diameter 250 milimeter sepanjang 1.586 meter rusak berat termasuk seluruh assesorisnya dan kontruksi beton penyangga pipa," paparnya, Rabu (8/12).

Meski jalur pipa dari Umbul Wadon mengalami kerusakan, tetapi distribusi air bersih di Kota Yogyakarta tidak mengalami gangguan. Pasalnya kata Imam, dengan rusaknnya jaringan pipa tersebut pasokan air bersih di Kota Yogyakarta hanya berkurang 10 persen saja dari jumlah total debit air yang dibutuhkan sebanyak 600 liter/ detik.

"Debit air dari Umbul Wadon hanya 57,5 liter/detik, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Kita masih bisa suplay dari sumur dalam yang kita miliki. Hanya saja memang yang dari Umbul Wadon ini kualitas airnya benar-benar sangat bagus siap untuk minum, sehingga biaya pengolahannya minim," tambahnya.

Hal itu kata Imam, berbeda dengan kualitas air yang diambil dari sumber sumur dalam di Yogyakarta. Dimana kadar besi (Fe) dan Mangan (Mg) masih cukup tinggi sehingga dibutuhkan biaya pengolahan yang cukup tinggi. PDAM sendiri saat ini memiliki 34 sumur dalam dimana 28 diantaranya terletak di wilayah Sleman dan enam lainya berada di Kota Yogyakarta yaitu dua sumur di wilayah Bener, dua sumur di Gondokusuman dan dua sumur di Kotagede.

Dikatakan Imam, untuk memperbaiki jalur pipa PDAM yang rusak di Lereng Merapi tersebut pihaknya akan mengajukan hal tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Berdasarkan infosmasi dari Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Kementrian PU memiliki dana untuk mengadaan atau pencarian sumber air baru. "Ini akan kita mintakan melalui dana itu, jadi bentuknya nanti proyek pembangunan dan kita memperoleh hibah jadi," tambahnya.

Terkait pencarian sumber air bersih, tahun 2011 mendatang pihaknya mentargetkan bias mengambil air bersih melalui sumber air di beberapa umbul di Magelang. Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov DIY biasa menfasilitasi hal tersebut karena untuk itu membutuhkan mediasi antara Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Pengambilan air bersih dari Magelang menurutnya, memakan biaya tinggi karena pembangunan sambungan perpipaan. Namun kata dia, hal tersebut tidak membutuhkan biaya pengolahan yang tinggi karena kualitas air yang sangat bagus. Terkait bencana banjir lahar dingin di bantaran Kali Code, PDAM Tirta Martha kata Imam, telah memberikan bantuan bahan pokok dan pembukaan kran air bersih di beberapa titik evakuasi di sepanjang Kali Code.

Ketua Tim Bantuan Kemanusiaan PDAm Yogyakarta, Digdoyo mengatakan, untuk membantu pengadaan air bersih bagi para korban bencana Merapi baik yang terkena letusan maupun terkena banjir lahar dingin hingga 8 Desember 2010 lalu pihaknya telah mengeluarkan 541 tangkai air bersih ke masyarakat. Selain itu juga telah didistribusikan beberapa pak/ dus bahan pokok ke masyarakat.

"Untuk kebutuhan air bersih di bantaran Kali Code bagi masyarakat yang terkena banjir lahar dingin, kita telah membuka kran air bersoh untuk umum di beberapa titik. Ini kita ambil langsung dari reservoar yang terdekat," terangnya.

Pajak Warteg Direvisi

Tentangan terhadap pajak restoran dan rumah makan, termasuk warung tegal (warteg) akhirnya memaksa Pemprov dan DPRD DKI Jakarta segera merevisi aturan tersebut. Waktu yang tersisa kurang dari satu bulan. Rencananya pajak ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2011 dengan revisi yang lebih matang.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Triwisaksana menegaskan sebelum akhir tahun harus sudah ada pemberlakukan pajak restoran baru hasil pengkajian ulang antara Pemprov DKI dan DPRD. “Yang jelas sebelum 1 Januari sudah harus ada keputusan,” kata Sani, sapaannya saat ditemui pada Rabu, (8/12).

Sani mengatakan, sudah melakukan pembahasan dan pengkajian ulang, meskipun surat permohonan penundaan perda dari Gubernur DKI Jakarta belum sampai ke tangannya. Pada Senin (6/12) lalu, Fauzi Bowo memutuskan menunda penandatanganan Perda dan akan menyurati Balegda pada Rabu (8/12). “Kami tidak perlu urusan prosedural itu. Kami jalan dari sekarang. Sambil menunggu, kami akan terus kaji,” katanya.

Apalagi keluhan dan keberatan dari masyarakat sangat banyak. Saat ini, yang diperlukan adalah mencari pilihan-pilihan agar usaha kecil tidak dikenakan pajak sampai mereka tumbuh tingkat perekonomiannya. Maka, Sani pun memberikan sejumlah pilihan untuk revisi aturan ini.

Pertama, pembatalan sebagian poin dari pajak restoran. Kedua, pajak restoran tetap dijalankan seperti semula dengan waktu yang ditangguhkan. Ketiga, dilakukan perubahan beberapa poin pajak restoran dengan berbagai penyesuaian termasuk peningkatan omset yang menjadi obyek pajak. Sehingga nantinya pajak restoran tidak akan dikenakan kepada jenis usaha jasa boga berbentuk warung, seperti warung tegal, warung padang, dan warung indomie.

Selain itu, Sani juga melihat kemungkinan perubahan persentase maksimal yang dikenakan. Dalam UU disebutkan batas maksimal pajak sebesar 10 persen. Artinya, ada pilihan untuk tetap memberlakukan pajak, tetapi dengan persentase yang lebih rendah.

Untuk sementara, DPRD memiliki kecenderungan untuk tidak boleh mengenakan pajak terhadap usaha kecil. “Pajak ini bisa dibatalkan, tetapi perlu lihat opsinya karena berkaitan dengan UU,” katanya. Jadi, lanjutnya, pemprov dan DPRD pun tak bisa asal membatalkan peraturan. Apalagi, pemprov dan DPRD harus bisa mengakomodasi antara peraturan yang termaktub dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta keinginan masyarakat.

Dalam UU itu disebutkan warung, kafetaria, dan semua yang menyediakan jasa makanan dan minuman, wajib kena pajak. “Kalau pajak warteg ini berdiri sendiri tentunya akan lebih mudah,” katanya. Dasar pengenaan pajak untuk warung kecil adalah pajak restoran yang sebenarnya sudah berlaku sejak 2003.

Namun, dengan alasan perluasan pajak atau intensifikasi pajak, terjadi perluasan oleh pemprov. Sani mengatakan pada 2003, omzet minimal yang diterapkan Rp 30 juta per tahun. Ketika perluasan pajak dilakukan, pemprov menaikan batasan omzet wajib pajak menjadi Rp 50 juta per tahun.

Sayangnya, saat itu DKI tidak menunjukkan naskah akademik yang lengkap serta menjanjikan sosialisasi kepada pengusaha jasa boga beromzet kecil. Putusan terakhir yang diambil batasannya menjadi Rp 60 juta.

Sani juga menyesalkan ketika peraturan itu disetujui pada April, sosialisasi untuk melihat respon masyarakat justru dilakukan di akhir saat penerapannya akan dilakukan. “Kalau terjadi keberatan di awal persetujuan itu kan bisa segera dievaluasi lebih cepat sehingga 1 Januari bisa beres semua,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin, (6/12) sempat dilakukan pertemuan antara perwakilan warteg, Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), dan Paguyuban Masyarakat Tegal, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk menunda penandatanganan Perda Pajak Restoran dan Rumah Makan.

2 Liter perHari

Minum air putih

Setiap orang dewasa setidaknya harus minum air minimal dua liter sehari untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar tidak mengalami dehidrasi dan mengganggu kesehatan, kata ahli gizi, Dr Samuel Oetoro. "Setidaknya kita harus minum air delapan gelas atau dua liter sehari untuk mengganti cairan kita yang hilang karena aktivitas," kata Samuel dalam diskusi Air Adalah Kebaikan Alam dan Manfaatnya Bagi Tubuh yang diadakan oleh Danone Aqua, di Jakarta, Rabu.

Menurut Samuel, manfaat air sangat penting bagi kehidupan manusia bahkan dapat disamakan dengan kebutuhan tubuh terhadap zat gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh.
Dia mengatakan, perlunya manusia mengonsumsi air dua liter sehari adalah untuk menggantikan cairan di tubuh yang hilang sebanyak dua liter melalui air seni, keringat dan saluran pernapasan.

"Oleh sebab itu, karena air yang hilang per hari sebanyak dua liter karena aktivitas sehari-hari, maka cairan tersebut juga harus diisi dengan cara minum air sebanyak dua liter sehari," kata Samuel.

Diingatkan, dampak manusia kekurangan cairan sangat fatal dan bisa membahayakan kesehatan manusia jika tidak mengonsumsi air sebanyak dua liter per hari. Apabila manusia kekurangan dua persen air, katanya, akan menimbulkan rasa haus, letih, lemah, mengganggu konsentrasi dan kemampuan berpikir.

Jika kehilangan air sebanyak empat persen hingga enam persen maka tubuh akan alami kelemahan yang berat, pucat, selaput lendir kering, buang air kecil berkurang dan kesadaran menjadi gelisah. "Namun jika kekurangan air mencapai 12 persen maka kesadaran sudah tidak merespon, buang air kecil tidak ada, muka terlihat kelabu, tekanan darah menurun, nadi sangat cepat dan pelan yang semuanya bisa berakibat fatal seperti kematian," katanya.

Diingatkan pula bukan hanya konsumsi dua liter per hari yang penting tapi juga kualitas air yang diminum perlu memiliki karakteristik yang sesuai dengan standar kesehatan, seperti tidak berwarna, tidak bau, tidak berasa serta bebas dari bahan kimia berbahaya dan bakteri.

Belajar Melawan Korupsi dari Khalifah Harun Ar Rasyid

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Harus Ar Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai perdana menteri (wazir).

Harun pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi komitmennya.

Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat, Harun ArRasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Karenanya, negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, disamping perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membiayai pembangunan sektor-sektor lain, seperti pembangunan Kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian.

Dari uang kas tersebut, negara juga mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Mereka ditempatkan pada kedudukan status sosial yang tinggi. Setiap tulisan dan penemuan yang dihasilkan ulama dan ilmuwan dibayar mahal oleh negara. Dengan pendapatan negara yang melimpah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan para pejabat negara juga dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Sebab, kehidupan rakyatnya juga berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan wilayah yang dikuasainya. Di masa kepemimpinannya, Abbasiyah menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah-daerah di Laut Tengah di sebelah Barat hingga ke India di sebelah Timur.

Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi pada masa kekuasaannya, antara lain, pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tahrif (794 M), pemberontakan Musa Al-Kazim (799 M), serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Taglib (792 M).

Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinannya, terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah--perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan.

REPUBLIKA.CO.ID